YLKI Dukung Langkah KPAI dan Lentera Anak Terkait Audisi PB Djarum

Tulus menuturkan, apa pun alasannya logo Djarum yang kerap tersemat dalam audisi PB Djarum adalah sebuah brand image yang memperlihatkan adanya merek dagang rokok. Meskipun dalam hal ini kegiatan PB Djarum adalah sebuah audisi mencari bibit unggul dalam olah raga bulu tangkis, tapi jangan sampai kegiatan tersebut dijadikan kedok memperkenalkan produk rokok kepada masyarakat khususnya anak-anak.

"Di dalam praktik olah raga di level internasional, termasuk di dalam bulu tangkis, adalah terlarang melibatkan industri rokok, dalam bentuk apapun," ujar Tulus.

Atas persoalan ini, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta agar audisi umum beasiswa bulu tangkis yang dilakukan oleh Djarum Foundation terus dilanjutkan. Melalui akun media sosial Instagram resminya, orang nomor satu di Kemenpora ini menilai audisi umum beasiswa bulu tangkis tersebut bukan eksploitasi anak. Menurut, Imam Nahrawi dunia olah raga membutuhkan dukungan sponsor.

Terkait dengan hal tersebut, YLKI pun memprotes langkah yang dilakukan Menpora Imam Nahrawi. Tulus menyebut, seharusnya Menpora tidak mendukung audisi olahraga yang disponsori oleh produk rokok.

"Sekali lagi, audisi untuk mencari bibit unggul di bidang bulu tangkis adalah hal yang sangat positif dan patut disponsori. Namun melibatkan industri rokok dan apalagi anak anak sebagai objeknya adalah tidak pantas dan melanggar regulasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto mengatakan pihaknya tidak ada niat untuk menghentikan audisi bulu tangkis yang dilakukan PB Djarum.

Sebaliknya, pihaknya mendukung audisi dan pengembangan bakat dan minat anak di bidang bulu tangkis.

"Kami harap (audisi) terus berlanjut agar prestasi anak terus tumbuh dan membanggakan Indonesia ke depan," ujarnya.

Kendati demikian, KPAI menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan audisi tidak boleh menggunakan nama merek, logo, termasuk brand image produk tembakau, karena telah diatur dalam PP 109 tahun 2012.

"Jadi peraturan pemerintah telah melarang. KPAI hanya menjalankan tugas agar peraturan tersebut ditaati oleh semua pihak," tuturnya.