Wagub Jabar: Jangan Diskriminasi Mereka yang Miliki Gangguan Jiwa

Untuk menekan angka gangguan jiwa, Uu menambahkan bahwa tindakan preventif harus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dia optimistis bila dua hal ini sudah kuat maka masalah yang menimpa tidak akan sampai mengganggu kejiwaannya.

"Upaya Pemprov Jabar menekan angka gangguan kejiwaan juga ada pada program-program yang sifatnya kemasyarakatan," kata Uu.

Dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tingkat Provinsi Jabar kali ini, Uu sekaligus meresmikan Kampung Walagri (Wahana Layanan ODGJ Mandiri) dan Crisis Center pelayanan kesehatan jiwa yang ada di Rumah Sakit Jiwa Cisarua dan klinik utama Graha Atma Bandung. 

Kehadiran Kampung Walagri adalah salah satu cara untuk mempercepat rehabilitasi sekaligus menciptakan rehabilitan yang produktif.

"Sehingga saat keluar dari tempat rehabilitasi selain sehat juga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Karena di Kampung Walagri ini mereka juga diberi keahlian kewirausahaan," tutur Uu.

Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar Elly Marliyani sementara itu mengatakan, jumlah kunjungan pasien rawat inap, rawat jalan, dan IGD dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dan kini menurun di tahun 2019. 

Pada 2014 pasien rawat inap, rawat jalan, dan IGD di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar berjumlah 47.757 orang, berikutnya berjumlah 48.967 orang (2015), 53.930 orang (2016), 59.455 orang (2017), 59.122 orang (2018), dan 41.194 orang (2019). 

Melalui momentum Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Elly berharap dapat mempromosikan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis pemulihan dan menurunkan cap buruk dan diskriminasi masyarakat terhadap ODGJ dan ODMK (orang dengan masalah kejiwaan).

"Sehingga mereka dapat hidup produktif di masyarakat sesuai potensinya," kata Elly.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Fidiansyah, kepala daerah harus terus mewujudkan standar pelayanan minimal di wilayahnya dengan menyiapkan sarana untuk ODGJ sesuai standar. 

Fidiansyah mengatakan, peran keluarga sangat penting untuk menekan angka gangguan kejiwaan. Keluarga diharapkan semakin peka dan mampu melakukan deteksi dini.

"Rumah sakit jiwa juga harus semakin siap untuk menampung dan melayani dengan cepat sehingga apa yang dialami ODGJ dan ODMK semakin cepat pulih dan menunjukkan kemandiriannya," kata Fidiansyah.

Dia mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang membangun dua crisis center pelayanan kesehatan jiwa. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan berharap semakin banyak pihak yang fokus pada penurunan angka bunuh diri.

"Ini merupakan tantangan dan ancaman yang harus terus dicegah," paparnya.