Wacana Hak Interpelasi DPRD Jabar ke Ridwan Kamil Tak Serius

Menurut Bucky, agar hak interpelasi dapat bergulir, prosedur yang diperlukan harus dijalani. Proses pengajuan tersebut hingga saat ini belum dijalani, pun belum ada sinyal kemunculan hak interpelasi dari para pimpinan dewan.

"Itu (hak interpelasi) kan harus diusulkan oleh beberapa anggota dewan dan direspon oleh pimpinan, dibawa ke sidang dan sebagainya. Proses itu sampai hari ini belum ada. Dari pimpinan DPRD sampai paripurna terakhir kemarin juga tidak ada interpelasi," ungkapnya.

Sebagai anggota DPRD Jabar yang baru, dia menyebutkan, keinginan sejumlah anggota untuk mencetuskan hak interpelasi harus dikaji ulang. Termasuk ketika disebut wacana interpelasi memiliki kaitan dengan kemunculan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) dalam pemerintahan Ridwan Kami, maka landasan mengajukan hak tersebut harus jelas alasannya.

"Hal interpelasi ini kan sejak dewan periode lalu. Saya karena masih baru, harus menelusuri dulu akar permasalahannya. Kalau menyangkut masalah-masalah TAP dan TAJJ ya kita juga harus pelajari dulu," ungkapnya.

Dia mengatakan, dirinya dan Gerindra akan tetap menganalisa wacana tersebut sebelum ikut mengajukan hak yang sama.

"Riak-riak sih ada terus, khususnya Gerindra, kan enggak bisa tiba-tiba ikut meramaikan suasana. Kita harus tetap analisa, kritik harus berdasar dan reasoning-nya harus kuat. Gerindra sedang pelajari ini," jelasnya.