Bandung Barat, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah memprediksi besaran upah, sesuai perhitungan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Dalam PP nomor 78 tahun 2015 tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan pertimbangan angka inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Disnakertrans KBB, Iing Solihin mengatakan, berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, angka inflasi nasional saat ini sebesar 3,39 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) sebesar 5,12 persen.
"Dengan demikian maka kenaikan UMP atau UMK tahun 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu, 8,51 persen atau Rp246.683,25. Sehingga perkiraan upah sekitar Rp3.145.428.88," ungkap Iing saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Rabu (30/10).
Menurut Iing, angka UMK tersebut bakal menjadi terbesar kedua di Bandung Raya setelah Kota Bandung. Meski belum ditetapkan, tahun lalu UMK Kota Bandung berada di angka Rp 3.339.580.
"Kita belum tahu kota Bandung berapa UMK-nya. Yang jelas kita terbesar kedua di Bandung Raya, mengalahkan Kabupaten Bandung dan Sumedang," paparnya.
Meski demikian, Iing mengatakan angka UMK yang diprediksi Iing masih belum pasti. Besaran tersebut harus melalui tahap pembahasan oleh Dewan Pengupahan.
"Angka ini masih belum pasti. Masih dibahas oleh Dewan Pengupahan, pekerja dan pengusaha," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengatakan, dirinya tidak mau terburu-buru memutuskan besaran UMK. Untuk menetapkan UMK di KBB, dirinya tidak mau melakukan asal selesai.
"Saya ingin melihat dulu dari Disnakertrans. Jadi jangan mengangan-angan dulu. Kita harus lihat data terus juga harus lihat benar tidaknya yang diprediksi itu," ucap Aa.