Tidak Sehat, OJK Cabut Izin Usaha BPR Fajar Artha Markmur di Kota Depok

Triana menuturkan, penutupan ni ini dikarenakan BPR yang bersangkutan tidak sehat. Sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Fajar Artha Makmur telah ditetapkan menjadi status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) sejak 6 Mei 2019 karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari no persen.

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. "Status tersebut juga kami tetapkan dengan tujuan agar pengurus atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan," ujar Triana.

Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan pengurus saham untuk keluar dari status BDPK dan dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar delapan persen tidak terealisasi.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan adanya permasalahan internal BPR yang tidak dapat diselesaikan oleh pemegang saham pengendali BPR tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha BPR Fajar Artha Makmur, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

"OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Fajar Artha Makmur agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," papar Triana.

Di sisi lain, OJK mendorong industri perbankan, termasuk BPR untuk memperkuat kelembagaannya dengan meningkatkan struktur permodalan melalui merger. Hal ini pun bisa memperkuat industri BPR yang sehat dan produktif diperlukan kelembagaan BPR dengan dukungan permodalan yang kuat agar BPR dapat menyediakan dana bagi sektor rill khususnya usaha mikro dan kecil serta agar BPR dapat menyerap risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menuturkan, secara nasional, kata Heru, hingga Agustus aset, dana pihak ketiga dan kredit industri BPR secara tahunan terus berkembang yaitu total aset industri BPR mencapai Rp143,2 triliun (9,62 persen), DPK sebesar Rp97,9 triliun (10,82 persen), dan kredit yang disalurkan sebesar Rp106,1 triliun (11,44 persen).

"Merger BPR merupakan bagian dari program konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat industri perbankan," ungkap Heru dilansir Antara.

Heru mengatakan, langkah meger BPR diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi BPR dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi terutama permodalan, SDM, teknologi informasi, produk dan layanan serta persaingan dengan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selain itu, BPR hasil merger tersebut juga diharapkan dapat mengembangkan bisnis sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian.