Terlibat Narkoba, KPU Bisa Nyatakan Caleg Tak Memenuhi Syarat

Suharti menuturkan, secara aturan yang tertera di KPU calon yang bisa disebut sebagai TMS adalah terpidana yang memang sudah ada ketetapan hukumnya. TMS ini pun bisa saja tidak jadi caleg dan tak masuk dalam kertas suara.

Namun, saat ini surat suara sudah dicetak dan tidak mungkin dihapus dalam calon yang akan dipilih masyarakat. KPU pun akan berupaya mengingatkan bahwa calon yang telah diringkus oleh Polda Jabar merupakan tersangka dalam kasus penggunaan narkoba.

"Seandainya ada masyarakat yang tetap mencoblos nama tersebut, nanti surat suaranya akan dihibahkan ke partai," ujar Suharti ketika dihubungi, Senin (8/4).

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jaba) turut menanggapi informasi penangkapan salah satu calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra yang diamankan Polda Jabar karena tertangkap menggunakan narkoba.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menuturkan, dalam aturan yang tertulis memang menyebutkan, selama belum ada keputusan inkrah dari pengadilan terhadap caleg tersebut, maka yang bersangkutan masih bisa mengikuti tahapan pemilihan. Caleg ini baru bisa digugurkan jika memang sudah ada keputusan di mana pihak tersebut terkena pidana kurungan selama lima tahun ke atas.

Meski demikian, Abdullah menilai alangkah baiknya partai caleg tersebut memberikan keputusan yang tegas karena pemakaian narkoba merupakan hal yang tidak baik. "Itu kembali ke partai apakah jadi pelanggaran etik dan mencabut mandat pencalonan caleg," ujar Abdullah ditemui di Kantor Gubernur Jabar.

Secara pribadi Abdullah pun prihatin dengan kejadian yang menimpa caleg tersebut. Namun, dia menilai untuk menjadi seorang pejabat publik termasuk anggota legislatif seharusnya bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat yang dipimpin. Ketika calon pejabat ini sudah melakukan tindak pidana, maka seharusnya pihak tersebut paham dan mengundurkan diri dari pencalonan.

"Masa belum terpilih sudah ada persoalan seperti ini, apalagi itu kan terkait dengan proses hukum. Ini menciderai," kata dia.

Masyarakat, lanjut Abdullah, harus paham dan menjadikan kejadian ini sebagai referensi apakah yang bersangkutan layak dipilih atau tidak.