Tak Dapat Restu, Pemda KBB Batal Rekrut Pegawai Kontrak CPNS di 2019

Menurut Dini, aturan pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini, berbeda dengan tahun lalu. Tenaga kontrak tidak bisa begitu saja diangkat menjadi seorang PNS.

"Kalau dulu kan honor bisa secara otomatis menjadi PNS, kalau sekarang tidak. Semuanya harus melalui tes, termasuk P3K," lanjutnya.

Saat ini tenaga kontrak di Kabupaten Bandung Barat tengah dilakukan redistribusi pegawai. Hal itu dilakukan untuk menempatkan para pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

"Untuk tenaga honorer yang sudah ada tetap harus mengikuti tes masuk menjadi tenaga P3K. Selain itu harus disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Salah satu yang menjadi persyaratan P3K, kata Dini yakni harus berpendidikan minimal Strata satu (S1). Untuk itu, tenaga honor yang tidak masuk pada persyaratan terus meningkatkan kompetensi dan kemampuannya.

"Syukur-syukur kalau ada perubahan peraturan bisa untuk lulusan SMA, nah kalau untuk saat ini kan harus sarjana," katanya.

Sejauh ini, Pemkab Bandung Barat telah mengunci jumlah keberadaan tenaga kontrak agar tidak bertambah yang ada di lingkungannya. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku tidak diperkenankan mengangkat lagi tenaga kontrak.

"Pak Bupati saat ini mengambil langkah untuk redistribusi tenaga honor sesuai dengan kompetensi dan latar belakan pendidikan yang dimiliki," papar Dini.

Tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Bandung Barat, setidaknya mampu memberikan kontribusi yang positif bagi Pemkab Bandung Barat untuk memaksimalkan kerja setiap OPD.

"Tenaga honor sangat diperlukan, terlebih saat ini Pemkab Bandung Barat kekurangan PNS kurang lebih 4000an dari kebutuhan sebanyak 13.000 orang," pungkasnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini