Tak Ada yang Gaib, Justru 6 Desa Menghilang di Jabar

Dedi mengatakan, jumlah desa di Jabar bukannya bertambah justru berkurang dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang. Sebab, dari pembangunan ini terdapat enam desa yang harus dipindahkan dan akhirnya hilang. Sebelumnya jumlah desa di Sumedang mencapai 276, dan sekarang hanya ada 270.

"Ini juga menunjukan di Jabar ini tidak ada desa hantu, karena yang ada juga desa hilang," papar Dedi.

Terkait dengan anggaran dana desa di Jabar, tahun ini total dana yang masuk ke desa mencapai Rp5,7 triliun. Dana ini terbagi dalam tiga tahap, di mana saat ini mayoritas desa tengah mencairkan tahap ketiga. Masih ada desa yang belum bisa mendapat sisa dana karena laporan pertanggungjawaban pada pencarian tahap kedua belum rampung.

Dedi menuturkan, dana desa selama ini dimanfaatkan untuk dua sektor, yaitu meningkatkan aktivitas perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Untuk aktivitas yang menunjang perekonomian, ada desa yang menggunakan dana ini membangun jalan pedesaan, pasar, kemudian pendanaan BUMdes, membangun embung, irigasi, hingga sarana olahraga.

Sedangkan guna meningkatkan kualitas hidup, masyarakat desa berupaya membangun penanggul tanah di daerah rawan longsor, penyediaan air bersih, membangun tempat MCK, Poliklinik Desa, perbaikan drainase, membangun PAUD, sampai Posyandu.

Dana desa, lanjut Dedi, setiap tahunnya kian memberikan dampak positif bagi kehidupan di pedesaan. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana pun terus ditingkatkan.

"Kita terus membangun Polindes dan MCK yang memang dibutuhkan warga. Tahun ini saja target membangun MCK mencapai 596 unit," paparnya.

Dengan anggaran yang terus meningkat, masyarakat desa pun kian masif melakukan pembangunan infrastruktur yang bisa menunjang aktivitas keseharian, termasuk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa tersebut.

Ada beberapa desa yang melakukan kegiatan tambahan dari dana desa guna meningkatkan perekonomian, misalnya dengan mengajukan pembangunan listrik, tempat pembuangan sampah, sampai tempat penjemuran padi.

"Nah, sekarang ini semakin banyak meningkat ke pembangunan wisata desa," ujarnya.

Dedi mengatakan, selama ini pemerintah provinsi juga menyediakan anggaran untuk pembangunan desa. Angka ketimpangan kesejahteraan di desa dan kota yang cukup tinggi harus dipersempit dengan pembangunan di desa yang lebih masif.

Di era digital sekarang, Pemprov Jabar berupaya membangun ketersediaan nirkabel (wireless) yang menjangkau hingga ke pedesaan. Harapannya masyarakat desa pun bisa mendapat banyak informasi melalui internet.

"Tahun ini juga seluruh desa menerima bantuan keuangan yang ada untuk aparatur, ada juga untuk bangun infrastruktur," papar Dedi.

Pada 2019, setiap desa di Jabar mendapat kucuran dana Rp127 juta. Pemanfaatannya ada untuk membangun jalan di sekitar lingkungan atau pemberdayaan lainnya.

Selain anggaran yang sama antardesa, Pemprov Jabar juga memberikan dana lebih untuk desa yang ada di perbatasan. Seperti desa perbatasan antara Jabar dan Jateng, Jabar dengan DKI Jakarta, atau Jabar dengan Banten. Jumlah desa tersebut mencapai 80.

Untuk dana tiap desa di perbatasan ini berbeda sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Anggaran ini dikucurkan karena kerap ada anggapan pemerintah daerah tidak memedulikan kawasan yang ada di perbatasan.

"Kita justru berharap mereka jadi muka Provinsi Jabar. Anggaran beda-beda tergantung pengajuan desa, yang rata-rata ini lebih ke pembangunan jalan," ujarnya.

Menurut Dedi, dengan dana desa yang terbilang besar, pihaknya telah berkoordinasi dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi penggunaan dana tersebut. Pengawasan ini penting agar dana yang dialokasikan untuk perbaikan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa dipakai dengan benar.

Di sisi lain Pemprov Jabar pun telah mengimbau agar penggunaan anggaran dalam bentuk apapun dilakukan secara nontunai. Ini untuk menghindari berbagai kemungkinan penyalahgunaan dana, maupun aksi perampasan atau pencurian uang.

"Kan banyak modus sekarang digunakan misal mencuri pas kita ambil uang dari bank, atau saat proses penyerahan pembayaran," paparnya.

Dedi pun berharap dengan banyaknya dana untuk membangun desa, maka ketimpangan antara desa dan kota bisa semakin kecil.