Survey: Warga Bandung Keluhkan Penyelesaian Kemacetan yang Lamban

Untuk menyelesaikan problema di masyarakat seperti kemacetan, pemerintah memang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Sebab jawaban atas kemacetan tersebut, biasanya ialah membangun ruas jalan baru seperti jembatan layang atau pelebaran jalan, dengan biaya yang tidak sedikit.

Untuk mengakali kekurangan anggaran tersebut, Pemkot Bandung sebenarnya bisa menggandeng pemerintah provinsi atau pemerintah pusat agar mau memberikan bantuan dana. Dengan demikian, pokok anggaran Pemkot Bandung tak akan banyak terganggu.

"Tinggal bagimana cara komunikasi dan koordinasi dari pemkot agar bisa menarik anggaran," paparnya.

Guna menarik anggaran lebih banyak pada persoalan ini, Firman menilai bahwa DPRD Kota Bandung pun bisa mengoptimalkan keberadaan PKS dan Gerindra yang mendominasi komposisi DPRD Kota Bandung saat ini. Sebagai mayoritas di DPRD, Oded yang merupakan politikus partai PKS, seharusnya mampu meminta agar anggota dewan memberikan porsi lebih dalam anggaran mengatasi kemacetan.

"PKS kan partai mayoritas di Kota Bandung, jadi dukungan anggaran ini sebenarnya lebih mudah mendapat dukungan dari DPRD," ungkapnya.

Di sisi lain, Firman menilai pemindahan pusat pemerintahan dari Bandung ke kabupaten/kota lain disinyalir bisa meminimalisir perkembangan kemacetan di Bandung. Sebab kota ini sudah dijadikan kota jasa, peredaran barang, dan pemerintahan sehingga semua bertumpuk di satun titik.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) yang juga Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Idil Akbar mengatakan, sebelum masa pemerintahan Kota Bandung di bawah Oded-Yana, pemerintah sebelumnya yaitu Ridwan Kamil-Oded sebenarnya sudah banyak rencana membangun sejumlah infrastruktur untuk mengurai kemacetan. Di antaranya memperbanyak keberadaan bus kota hingga pembuatan terowongan bawah tanah (underpass) di sekitar Cileunyi-Cibiru.

Sayangnya sejumlah program tersebut tidak berjalan optimal bahkan ada yang terbengkalai sehingga keinginan mengatasi kemacetan tidak tuntas dalam satu periode tersebut. Idil pun meminta Oded sebagai orang nomor satu di Kota Bandung saat ini, bisa meneruskan program sebelumnya yang tidak jalan.

"Dalam setiap program untuk mengurai kemacetan pasti akan ada pembebasan lahan juga. Ini memang konsekuensi ketika ingin membuat mobilitas masyarakat lebih nyaman," ungkap Idil.

Ditemui di acara yang sama, Ketua Bidang Polhukam PKS Yugi Sukriana menuturkan, Pemkot Bandung bukan tanpa usaha untuk mengurai kemacetan. Saat ini, misalnya, pemkot bekerjasama dengan pemprov tengah menjalankan dua pembangunan jembatan layang. Dua infrastruktur ini dianggap bisa mengoptimalkan laju kendaraan sehingga titik kemacetan terurai.

Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga melakukan rekayasa sejumlah jalan protokol yang biasanya tersendat akibat jumlah kendaraan yang menumpuk. Meski rekayasa jalan ini mendapat pandangan negatif dari masyarakat karena dianggap hanya memindahkan titik kemacetan, pemkot yakin cara tersebut sudah benar.

"Jadi memang opsinya itu pengurangan jumlah kendaraan, penambangan kapasitas jalan, atau rekayasa jalan," ungkap Yugi.

Untuk pengurangan jumlah kendaraan mungkin akan sulit dilakukan karena ini bersinggungan dengan industri kendaraan yang bisa jadi turun ketika ada pengurangan kendaraan di jalanan.