Status Bencana Tanggap Darurat, Pemda KBB Gelontorkan Rp1,1 Miliar

• Duddy menyebutkan, anggaran sebesar itu diperuntukan untuk distribusi logistik dan kebutuhan pokok korban terdampak banjir bandang.

"Termasuk penyediaan air bersih, dapur umum kemudian pelayanan medis," katanya.

BPBD kata Duddy, bakal menggandeng sejumlah dinas terkait dalam penanganan pasca bencana. Pelayanan medis oleh Dinkes, menghitung kerugian lahan pertanian oleh Dinas Pertanian dan menghitungan kerudakan infrastruktur oleh Dinas PUPR.

Disinggung terkait kerugian materil, Duddy menjelaskan, saat ini masih dalam tahap penghitungan. Menurutnya, selain tanggul yang jebol, ada beberapa rumah warga yang ambrol dan sejumlah lahan pertanian gagal panen akibat banjir.

"Saat ini masih kita hitung dengan Dinas terkait. Terutama kerugian infrastrukturnya berapa termasuk lahan irigasi dan Dinas Pertanian juga menghitung lahan pertanian yang terdampak," ucapnya.

Jika kerusakan pasca bencana seluruhnya sudah dihitung, Duddy mengatakan pihak BPBD bakal mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab, kata Duddy, bantuan kebencanaan dari Pemprov akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur.

"Rencananya kita usulkan ke Provinsi sebagaimana arahan gubernur. Karena provinsi juga saat ini sedang tanggap darurat jadi Kabupaten/Kota yang terdampak, diminta untuk menyampaikan usulan," tuturnya.

"Peruntukannya untuk penanganan tanggul dan rata-rata memang kebutuhannya itu. Seperti di Cimareme, di kampung Pajagalan maupun di kampung Lebaksari juga sama. Itu ada beberapa titik tanggul yang jebol," imbuhnya.

Sedangkan, lanjut Duddy, untuk penanganan pasca bencana di Kampung Lebaksari, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, KBB akan dibantu juga oleh PT KCIC. Menurutnya, KCIC hanya menangani aliran air di lokasi proyek yang dinilai menjadi sebab banjir terjadi.

"KCIC hanya menangani di titik Lebaksari yang terdampak di situ karena ada pengerjaan proyek disana sehingga mengganggu aliran kemarin," paparnya.