Solusi Perizinan, Pemerintah Kenalkan Aplikasi Penjualan Batu Bara

Bambang mengatakan, salah satu izin yang kerap dilangkahi perusahaan penjual batu bara antara lain tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan alias RKAP. Dengan hadirnya aplikasi ini, perusahaan terkait tak dapat melakukan transaksi bisnis.

Dengan tidak adanya transaksi, perusahaan pun tidak akan dapat beroperasional. “Aplikasi ini akan otomatis menyeleksi mana saja perusahaan yang tidak memenuhi itu tadi (perizinan),” ujar Bambang, kepada wartawan di Novotel Hotel, Kota Bandung, Jumat (13/9).

Selain mampu menyaring perusahaan mana saja yang layak menjual batu bara, kehadiran aplikasi itu pun diyakini dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Ya, setidaknya bisa meningkatkan optimalisasi PNBP,” katanya.

Namun, bisa juga sebaliknya, PNBP justru akan turun lantaran kehadiran aplikasi tersebut akan memperberat langkah perusahaan yang tak mampu memenuhi syarat penjualan batu bara.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara, Hendrasto, mengatakan bahwa aplikasi tersebut dapat berpengaruh baik bagi operasional pelabuhan. Contohnya, kata dia, Kantor Syahbandar Operasional Pelabuhan atau disingkat KSOP yang biasanya mendapatkan tekanan pihak pengusaha, kini tak lagi dapat meloloskan pengiriman batu bara tanpa verifikasi aplikasi.

“Semuanya sudah terpadu dalam sebuah sistem. KSOP sudah enggak bisa ditekan orang. Kalau begitu dicek enggak ada (verifikasi), ya enggak bisa. Kalau dulu bisa-bisa aja,” kata Hendrasto di tempat yang sama.

“Seperti beli tiket pesawat, kita kan harus bayar dulu. Setelah bayar, baru keluar tiket, kan. Ada barcode-nya di situ,” ujar Hendrasto, memberi analogi sistem kerja aplikasi verifikasi penjualan batu bara.

Sebelum sebuah perusahaan dimasukkan ke dalam apilkasi itu, perusahaan akan lebih dulu diverifikasi untuk mendapat sebuah akun sekalgius barcode perusahaan. “Jadi perusahaan yang akan mengajukan verifikasi, sebelum melakukan penjualan,” katanya.