Serapan Lulusan SMK di Industri Jabar Kian Berkurang

Asep menuturkan, dari data yang dihimpun jumlah pengangguran terbuka di Jabar saat ini mencapai 7,7 persen. Dari jumlah tersebut penyumbang terbesar adalah dari lulusan SMK sekitar 12 persen.

Terdapat sedikitnya tiga persoalan yang membuat jebolan SMK tidak diminati. Pertama, karena kualitas pendidik, kedua karena sarana pendidikannya, kemudian terakhir adalah standar isi yang ingin dikeluarkan oleh SMK berkaitan.

Dengan kondisi ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebaiknya memetakan kembali potensi dari setiap SMK. Kemudian pihak sekolah harus bisa memastikan minat dan bakat siswa sedari kecil, sehingga potensi mereka bisa dikembangkan secara optimal.

"Nah sekarang itu tidak dipetakan dengan baik," kata Asep.

Permasalahan lain yang harus dihadapi pemerintah adalah jumlah pertumbuhan industri tidak lebih banyak ketika harus menyerap tenaga kerja lulusan SMK. Ini membuat lulusan SMK kemungkinan serapannya lebih kecil dibandingkan jumlah mereka yang berhasil menyelesaikan sekolah.

Jika hal ini terjadi, bisa jadi persaingan antara lulusan SMK kian ketat. Hal ini kemudian bisa berdampak pada gaji yang didapat para lulusan.

"Ketika gaji rendah maka produktivitas pun bisa rendah dan ini berdampak pada rendahnya (PDB) produk
domestik bruto.

Saat ini saja pendapatan lulusan SMK dengan rentang usai 20 tahun sampai 40 tahun pendapatannya secara rata-rata hanya Rp2,2 juta.

Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, lembaga pendidikan SMK seharusnya bisa membuat para siswa lebih kreatif dan mandiri. Jangan sampai pemikiran siswa kemudian hanya bermuara untuk bekerja di pabrik semata.

Pengangguran dari SMK yang terus bertambah disinyalir karena pihak sekolah hanya ingin menciptakan siswa yang siap kerja. Padahal siswa pun harus diajarkan mandiri dan bisa membuat produk kreatif sehingga mereka mampu berwirausaha.

"Makanya ini ada yang salah (dengan kurikulum SMK)," ujar Imam.

Dia mengatakan, dunia pendidikan seharusnya bisa lebih peka dengan perkembangan dan kebutuhan secara relevan. Untuk pertanian misalnya, sektor ini sebenarnya banyak dibutuhkan karena pangan dari masyarakat tergantung dari sektor pertanian. Namun persoalannya adalah masih sedikit siswa yang mau menjadi petani dan mengembangkan teknologi di sektor tersebut.

Di sisi lain, pihak sekolah pun harus memperbanyak ekstrakulikuler yang bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk membuat sesuatu di luar kurikulum yang sekarang diajarkan. "Itu bisa diperbanyak," paparnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menampik jumlah lulusan SMK saat ini cukup banyak yang menggangur. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018 di Jawa Barat (Jabar) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dari lulusan SMK di Jabar menempati persentase tertinggi dengan angka 16,97 persen.

Hal ini sempat menjadi pembahasan pihak Pemprov Jabar untuk membenahi kurikulum SMK agar lebih dapat relevan dengan zaman. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan pembenahan tersebut akan dilakukan dalam tiga cara.

"SMK ini akan kita sofistikasi (dibuat lebih canggih) dengan tiga model," ungkap Ridwan.

Pembenahan kurikulum nantinya akan melibatkan industri. Sejumlah industri mulai dari otomotif hingga IT dapat bekerjasama dengan SMK dalam membangun kurikulum sekolah yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

"Model pertama adalah fisik bangunan operasionalnya (dibangun) oleh pemerintah, tapi kurikulumnya oleh industri. Jadi ada kurikulum Hyundai, Astra atau Samsung. Yang penting mereka dilatih agar bisa sesuai dengan kecepatan industri yang mengubah teknologi," ungkapnya.

Kemudian ada konsep yang berupaya membangun komunitas belajar masyarakat di dalam sebuah kampung yang digerakkan oleh para ahli di bidang masing-masing, tak hanya berorientasi industri.

Sementara model lain adalah Teaching Factory. Dalam model ini, industri diajak untuk mengajari sistem produksi atau jasa pada siswa SMK, sesuai dengan prosedur yang berlaku di industri saat ini. Industri yang bersedia bekerjasama membangun Teaching Factory tersebut rencananya akan diganjar kemudahan berupa pembebasan pajak.