Sengketa Waris Lahan Kebun Binatang Tak Berdampak ke Fasilitas Publik

Menurut Aan, selama dia berkomunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, yayasan kebun binatang mendapat janji manis kalau pemkot tidak akan memberikan izin pembangunan apapun. Artinya saat tanah ini sudah dimiliki ahli waris siapapun, ketika yang bersangkutan ingin mendirikan bangunan maka izin tersebut tidak akan diberikan.

"Kalau versi mereka (pemilik waris) bisa bangun, tapi kan ada yang lebih kuat yaitu pemerintah. Dia bisa menentukan boleh tidaknya," ungkap Aan.

Berlandaskan pernyataan itu, pihak yayasan optimistis fasilitas yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka bisa terus hidup memberikan kesenangan bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya.

Selama ini, lanjut Aan, sudah banyak developer yang menawarkan diri membeli seluruh lahan yang ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun. Developer tersebut kebanyakan ingin membangun apartemen.

Namun, pada saat pertemuan dengan yayasan, Aan menjelaskan mengenai komitmen Pemkot Bandung yang tidak akan memberikan izin mendirikan bangunan. "Jadi kan kalau mau beli tapi tidak bisa bangun apa-apa ngapain juga," papar Aan.

Mengenai persoalan sertifikat dan waris lahan yang terus dipersoalkan banyak pihak, yayasan kebun binatang bandung pun hingga sekarang memang belum mempunyai keabsahan tersebut. Meski demikian, Aan menyebut pihaknya mempunyai surat lama yang kuat di mata hukum sehingga tidak akan ada yang bisa menggugat lahan ini dari pihak luar.

Selama ini orang yang menggugat pun tidak memiliki bukti cukup sehingga apa yang mereka ajukan tak pernah berhasil. "Mereka cuman bilang ke wartawan kalau ahli waris dan lain-lain setelah itu sudah saja ga jelas," paparnya.