Ridwan Kamil Tak Setuju Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan DPRD

Emil menuturkan, persoalan anggaran memang masih menjadi persoalan dalam setiap pemilihan umum. Meski demikian hal ini bisa diakali dengan penggunakan teknologi digital.

Dia mencontohkan, di India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak, pelaksanaan pemilihan dijalankan secara digital sehingga lebih murah. Sedangkan di Indonesia masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.

Dengan acara ini setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Di Jabar sendiri, ada sekitar 70 ribu TPS. Sedangkan, setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp100 ribu per orang.

"Kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar," katanya.

Emil mengaku, pada Pilkada Jabar 2018 dirinya harus menggadaikan motor Harley Davidson kesayangan miliknya dan sejumlah barang lainnya untuk menutupi biaya pemilihan yang sangat mahal.

"Saya gadaikan motor yang akhirnya tidak kembali lagi, juga jual banyaklah. Bisa setengahnya, untuk para saksi itu. Makanya tidak semua calon punya saksi akhirnya," katanya.

Sebelumnya, usul mengevaluasi pilkada langsung disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.

Menurut Tito, sistem pilkada langsung yang berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Tito menilai pemilihan langsung memang bermanfaat bagi partisipasi demokrasi tapi memiliki sisi negatif.