Ridwan Kamil: Modal Jadi Pimpinan Daerah di Indonesia Memang Mahal

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung harus dievaluasi. Hal ini ditegaskan Tito dalam rapat bersama Komite I DPD, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Menurut Tito, harus ada kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan 15 tahun.

"Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan pilkada langsung harus dievaluasi," kata Tito seperti dilansir Antara.

Menurut Tito, pilkada langsung tidak hanya menyedot banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi juga menguras kocek para calon kepala daerah.

"Bupati kalau gak punya Rp30 miliar, gak akan berani. Wali kota dan gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar Tito sambil tertawa, seperti dikutip dari teropongsenayan.com.

Biaya tersebut, lanjut mantan Kapolri itu, jelas sangat mahal. Apalagi jika dibandingkan dengan pendapatan kepala daerah berupa gaji dan tunjangan, yang hanya sampai pada Rp12 miliar. Dengan demikian, para kepala daerah itu akan tekor.

"Mana mau tekor. Saya mau hormat itu kalau ada yang mau tekor demi mengabdi kepada bangsa," ujar Tito.

Karena itulah, Tito menilai harus ada evaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

"Kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademik, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata," kata Tito.

Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel dengan reputasi yang bagus.

"Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti (menyatakan) bahwa publik lebih sepakat dengan pilkada langsung terus dilanjutkan," ucap Tito.

Menurut Tito, bila kajian akademik nanti menunjukkan tidak perlu pilkada langsung tapi pilkada asimetris, hal itu juga perlu jadi pertimbangan.

Pilkada asimetris, ujar Tito, tidak semua pilkadanya langsung. Untuk melihat model tersebut perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah.

"Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu, untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana yang siap melaksanakan pilkada langsung dan tidak," ujar dia.

Dengan adanya kajian akademis itu, kata Tito, Kemendagri tidak pada posisi pengambil keputusan memilih sistem pilkada langsung, tidak langsung, atau asimetris.