Ridwan Kamil Minta DPRD Jabar Jadi Opisisi yang Membangun

Menurut Emil, sapaan akrabnya, partai politik di daerah kondisinya sedikit berbeda dengan yang ada di lingkaran pemerintah pusat. Koalisi partai politik di daerah lebih cair. Dengan demikian komunikasi pun bisa berjalan lebih nyaman.

Dengan dilantiknya pada anggota dewan yang baru, Emil berharap semua pihak bisa kolaboratif membangun Jabar Juara. Dia pun menyebut telah bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik secara informal untuk bersama-sama membangun daerah ini.

"Semua menyatakan semangat membangun Jabar," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi, menuturkan, sebaiknya DPRD yang akan dilantik untuk memposisikan diri sebagai bagian dari pemerintah daerah selain tetap menjalankan tiga fungsi utamanya.

Pertama, fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kedua, bagaimana penyusunan anggaran, dan terakhir bagaimana penyusunan legislasi di daerah. "itu sudah sudah wajib dan tidak perlu dibahas, artinya tugas pokok dan utama itu wajib dilakukan," ujar Karim.

Karim menyebut, yang harus didorong itu sebenarnya fungsi pengawasan dan fungsi legislas. Mengapa fungsi pengawasan? Ini bisa terlihat bagaimana masih sering terjadi tindak pidana korupsi. Sebagai dewan, anggota DPRD mestinya teliti dalam mengawasi sehingga tidak ada celah untuk korupsi.

" Jadi saya melihat maraknya korupsi di daerah itu berhubungan dengan efektivitas kinerja DPR dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, " ujarnya.

Di sisi lain lanjut dia, legislasi karena berhubungan dengan aspirasi masyarakat. DPRD wajib hukumnya menyerap aspirasi rakyat yang memang menjadi tanggung jawab mereka untuk kemudian memadukannya dengan pemerintah daerah untuk dibuat menjadi aturan atau kebijakan tertentu.

Selama ini masyarakat menilai DPRD Jabar masih belum maksimal menyerap aspirasi warga sehingga dampak yang mereka rasakan tak optimal.

"DPRD masih harus didorong untuk menangkap, memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan, dan menuangkannya di dalam peraturan daerah. Kalau fungsi legislasi berjalan maka persoalan yang dirasakan masyarakat akan terjawab melalui perundang-undangan," papar Karim.