Rencana Pindahkan Ibu Kota Provinsi Jabar, Ridwan Kamil Banjir Kritik

Dari berbagai hal yang harus dikaji pemerintah provinsi, ada dua hal yang digarisbawahi Asep, yakni alur keputusan pemindahan ibu kota dan sisi urgensi dari pemindahan ibu kota ini.

“Ada enggak kewenangannya dalam memindahkan ibu kota itu? Jangan-jangan kewenangan itu ada di pemerintah pusat, yang didasari oleh undang-undang. Sifat dari pemerintah daerah itu hanya memberikan usulan saja,” kata Asep, lewat sambungan telepon, Jumat (30/8).

Di sisi lain, Asep juga mempertanyakan sisi urgensi dari pemindahan ibu kota itu. Menurut dia, Kota Bandung masih sangat layak menopang status ibu kota provinsi sehingga rencana pemerintah dinilainya terlalu memaksakan kehendak.

“Apakah ini karena Bandung ada sesar Lembang sehingga rawan gempa, atau apa yang kira-kira bencana alam?” ujarnya.

“Kalau bencana sosial, itu mungkin. Tapi konflik di Bandung ini masih relatif aman.”

Lagian, lanjut Asep, dari sisi transportasi, Kota Bandung sangat layak menjadi ibu kota provinsi. Dibandingkan daerah Jawa Barat lainnya, Kota Bandung memiliki akses transportasi mumpuni yang terhubung dengan kota-kota lainnya, termasuk Jakarta.

“Kereta api, jalan tol, pesawat (bandara) juga punya. Selebihnya nanti ada kereta cepat, itu kan aksesibilitas sebagai kota metropolitan. Menurut saya, apa kurangnya? Ke mana-mana dari Bandung ini dimudahkan,” kata Asep.

Terkait bandara, Asep menilai bahwa Bandara Husein Sastranegara masih terbilang layak digunakan bagi warga Jawa Barat. Bandara Kertajati yang terletak di Majalengka, dapat berfungsi sebagai penunjang lalu lintas udara dari Kota Bandung.

“Jadi mudah-mudahan ini pendapat pribadi (Emil), bukan keputusan tinggi,” tutur dia.

Setali tiga uang, Kepala Pusat Studi Pemerintahan dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, berharap bahwa rencana itu merupakan gagasan pribadi Emil di luar kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Pasalnya, bagi Muradi, Bandung tidak dapat dibandingkan dengan Jakarta. Ia menilai Jakarta memang layak melepas status ibu kota, karena sudah terlalu padat oleh penduduk sehingga berimbas pada lalu lintas kendaraan. Bandung, kata dia, tidak seruwet Jakarta.

“Ini tidak terlalu urgen, berbeda dengan konteks nasional. Jadi sebaiknya gubernur jangan mengambil momentum (pindahnya ibu kota negara), karena nanti malah diketawain orang,” tutur Muradi, lewat sambungan telepon.

Sejak kemarin, masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung diramaikan dengan wacana pemindahan ibu kota. Pemerintah dikabarkan terpikir untuk memindahkan status ibu kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke tiga daerah opsional lain di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memastikan bahwa pemindahan itu tidak seperti yang masyarakat pikirkan. “Gini-gini, saya minta media itu montong gurung gusuh (jangan terburu-buru),” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, memulai wawancara untuk meluruskan anggapan tersebut, di Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jumat (30/8).

Menurut Ridwan Kamil, ia tak pernah mengatakan bahwa seluruh kegiatan ibu kota, baik dalam kegiatan ekonomi mau pun sektor-sektor lainnya, akan dipindahkan dari Kota Bandung. Isu tersebut, kata Emil, bermula ketika wartawan bertanya padanya terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.

“Menurut saya itu masih lama, karena pertanyaan wartawan kemarin kan tentang apa isi RTRW. Enggak tahu kenapa kok bahasanya jadi ramai begitu. Jangan dibiasakan soal itu, ini membuat keluhan bagi rencana-rencana besar (pemerintah),” kata Emil, kepada wartawan.

Emil menjelaskan, bahwa RTRW Provinsi Jawa Barat mengarah pada sentralisasi perkantoran pemerintah, bukan pemindahan ibu kota. Pasalnya, saat ini perkantoran pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai terpisah-pisah sehingga menyulitkan pekerjaan para amtenar.

“Ibu kotanya tentu di Bandung, tapi kantor dinasnya bisa kumpul di tempat memadai agar pelayanan publik tidak menclok-menclok. Ada dinas di Cimahi, di pinggir kota, itu terpisah dan enggak efisien,” tuturnya.