Predikat Peduli HAM Untuk Pemkot Bandung Disebut Hanya Omong Kosong

Menurut Eva, predikat yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kota tidak layak. Sebab apa yang mereka lakukan justru tak mencerminkan kota ini ramah dengan HAM.

Bisa dilihat kemarin banyak persekusi yang dilakukan kepada warga hingga sebagian mengalami cedera. Pemaksaan pengosongan rumah pun tidak dibicarakan secara baik-baik termasuk melayangkan surat resmi kepada seluruh warga di Tamansari RW 11.

"Ini baru dapat piagam HAM kemarin, dia (Pemkot Bandung) malam (lakukan kekerasan). Timpang banget, enggak tahu malu," papar Eva.

Sementara itu, Direktur LBH Bandung Willy Hanafi menyebut Bandung saat ini tidak ramah HAM. Itu terlihat dari penggusuran di Tamansari yang tidak sesuai prosedur dan disertai kekerasan di saat proses di pengadilan masih berlangsung.

Menurutnya perhargaan kepada Pemkot Bandung justru dinodai oleh penggusuran terhadap warga yang tinggal di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. "Penggusuran ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung dengan tidak sesuai prosedur dan melanggar HAM," ujarnya melalui siaran pers.

Willy menyebut, tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung dan aparat kepolisian membuat warga dan masa aksi solidaritas bereaksi dengan membuat barisan sebagai upaya untuk menghentikan bertambahnya tindakan kesewenang-wenangan. Polisi justru menanggapi reaksi tersebut dengan menembakkan gas air mata. Gas ini bahkan menyebar hingga mengenai pengunjung yang berada di dalam Balubur Town Square (Baltos).

Tak lama berselang, Baltos ditutup dan polisi masih menyisir mereka yang diduga sebagai massa aksi. LBH Bandung masih mendata siapa saja yang ditangkap dan ditahan oleh Polisi.

"Negara yang harusnya menjamin hak hidup yang layak bagi warganya justru malah menggerogoti dengan segala bentuk kuasa dan arogansi aparatnya. Untuk itu, LBH Bandung bersama warga dan massa aksi solidaritas," ujarnya.

Atas kejadian ini LBH Bandung pun melayangkan lima tuntutan yang harus segera dilakukan Pemkot Bandung, yakni:

1. Menuntut segera dihentikannya proses penggusuran.

2. Menolak segala bentuk kekerasan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

3. Menuntut permintaan maaf aparat keamanan kepada warga korban penggusuran yang mengalami kekerasan.

4. Mengembalikan barang-barang dan kerusakan yang dialami warga akibat penggusuran yang tidak sesuai prosedur.

5. Copot kembali penghargaan Kota Bandung sebagai kota peduli HAM.

Sebelumnya, Pemkot Bandung memperoleh penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2018, dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2019 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Selasa (10/12).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial. Usai menerima penghargaan, Oded mengucapkan syukur atas penghargaan ini. Hal tersebut menurutnya menjadi sebuah motivasi bagi masyarakat untuk menciptakan rasa nyaman memiliki hak asasi yang sama.

“Kita jadikan sebuah motivasi untuk meningkatkan Kota Bandung lebih peduli HAM,” kata Oded.

Menurutnya, HAM merupakan fitrah manusia sebagai keadilan yang universal. “Manusia butuh keadilan, kita berikan kenyamanan di Kota Bandung ini agar masyarakat lebih baik dan memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara,” tuturnya.