Perekonomian di Jabar Tinggi tapi Tidak Dirasakan Secara Merata

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin di Jabar mencapai 3.399.160 jiwa per 2019. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3.615.790 jiwa.

Masyarakat di pedesaan selama ini memang masih mendominasi masuk dalam kategori miskin. Di Jabar, penduduk miskin pedesaan sekitar 9,79 persen. Artinya dari 100 orang di pedesaan ada 9 orang miskin. Sedangkan di perkotaan presentasenya mencapai sekitar 6,03 persen, atau enam dari 100 orang.

"Jelas karena masyarakat pedesaan bekerja di sektor yang penghasilannya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perkotaan," papar Widaryanto.

Menurut Widaryanto, kemiskinan di Indonesia termasuk di Jabar sebenarnya telah sampai kepada masyarakat yang memang terbilang sangat miskin. Artinya mereka yang terdapat miskin bisa disebut merupakan warga dengan pendapatan paling rendah.

"Kalau dibilang ini keraknya kemiskinan. Jadi memang tidak mudah menghilangkannya butuh upaya keras," kata dia.

Meski demikian bukan berarti pemangkasan warga miskin tersebut mustahil. Dari data Bappenas beberapa aspek yang harus disamaratakan pemanfaatannya kepada seluruh warga adalah pembukaan lapangan kerja, perbaikan kebutuhan air bersih, sanitasi, akses ke fasilitas kesehatan, dan pemenuhan pendidikan hingga tingkat SMA.

"Selain itu terdapat potensi penurunan kemiskinan jika bansos (bantuan sosial)terintegrasi, data sasaran diperbaiki. dan cakupan kepesertaan ditingkatkan," ungkap Widaryanto.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Sekretaris Daerah Jabar Daud Achmad mengatakan, selama ini Pemprov Jabr telah melakukan akselerasi agar jumlah masyarakat miskin di Jabar bisa semakin sedikit. Salah satunya dengan meningkatkan akses kesehatan.

Tahun ini, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp403 miliar (per Agustus 2019) yang diberikan kepada 3 juta jiwa masyarakat miskin. selain itu ada program untuk memperbaiki rumah tidak layak huni sebesar 16 miliar. Dan masyarakat miskin pun diupayakan bisa berusaha dengan kemudahan permodalan, di mana Pemprov sudah menganggarkan dana sekitar Rp50 miliar.

"Walau kemiskinan menurun signifikan, ini masih perlu penguatan sinergi semua kepentingan," papar Daud.

Uu menuturkan, selama ini seluruh pimpinan daerah yang dipilih masyarakat kerap kali menyinggung mengenai pengentasan kemiskinan. Janji-janji manis pun selalu disampaikan agar calon pimpinan terpilih.

Dengan keterpilihan sekarang, Uu mengimbau agar janji untuk mengentaskan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan berbagai program yang ada dan bekerjasama dengan seluruh instansi bagi tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Jangan (pengentasan) kemiskinan ini hanya menjadi jargon saat kita kampanye. Kalau kampanye begitu hebat mari kita perjuangkan. Kita bantu para fakir, jompo, dhuafa dan yang lainnya," ungkap Uu.

Dia menyebut selama ini banyak pemahaman kurang baik yang lebih mudah disisipkan kepada masyarakat miskin. Dengan iming-iming uang dan kesejahteraan masyarakat kategori miskin ini kemudian terbuai dan mau melakukan berbagai hal termasuk sesuatu yang negatif dan bertentangan dengan negara.

Untuk itu, Uu sangat berharap seluruh daerah bisa berkolaborasi mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jabar. "Kita mesti berani untuk selalu berinovasi dengan berbagai eksperimen dalam penanggulangan kemiskinan," pungkasnya.