Pemprov Jabar Sebut Pengadaan Helikopter untuk Gubernur Sudah Perlu

Iip mengaku, penggunaan pesawat sewaan tersebut akhir-akhir ini agak meningkat. Salah satu persoalannya adalah padatnya agenda pimpinan daerah dalam satu hari dengan waktu yang hampir bersamaan. Ketika menggunakan akses darat agenda tersebut tidak mungkin datangi sehingga mengharuskan untuk menyewa pesawat.

Di sisi lain, adanya bencana di sejumlah daerah yang aksesnya sulit ketika menggunakan kendaraan data membuat kedatangan pimpinan daerah mau tak mau harus menggunakan pesawat seperti helikopter yang bisa singgah di daerah lebih ekstrem.

"Misal ada tiga tempat dalam satu hari, ke Bogor lalu harus ke Cirebon dan ke Jakarta rapat dengan menteri atau presiden. Gak, mungkin waktu bersamaan pakai darat, jadi harus pakai pesawat. Nah, kita siapkan anggaran itu," paparnya.

Iip menuturkan, anggaran untuk sewa pesawat sejenis jet atau helikopter memang tidak murah. Dalam satu kali keberangkatan misalnya Bandung ke Pangandaran, Pemprov Jabar membutuhkan dana sekitar Rp50 juta. Sedangkan ketika pesawat harus datang ke dua atau tiga tempat maka dana sewa lebih tinggi lagi.

Untuk uang sewa ketika meninjau bencana di Bekasi dan Bogor saja, Pemprov Jabar harus merogoh kocek lebih dari Rp100 juta. Uang sebanyak itu hanya dipakai sedikit orang karena memang pesawat jenis helikopter tidak bisa mengangkut banyak penumpang.

"Jadi harganya tergantung dengan jarak dan berapa jam kita menggunakannya," papar Iip.

Saat ini terdapat sejumlah penyewaan pesawat baik jet atau helikopter. Seperti Susi Air dan beberapa perusahaan yang berada di Jakarta. Karena jarak pesawat yang cukup jauh dari Bandung, maka harga sewa dari perusahaan ini pun tinggi.

Iip mengaku, pada 2019 memang ada peningkatan penggunaan pesawat dibandingkan 2018. Dari, sisi anggaran sendiri, penggunaan anggaran sewa pesawat cukup stabil karena kalau tak terserap maka akan kembali ke kas negara.

Selama ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun sebenarnya masih coba meminimalisir anggaran tersebut di mana dia lebih sering bepergian lewat jalur darat selama itu memungkinkan.

"Kalau acara tak padat, ya memungkinkan lewat darat juga," katanya.

Menanggapi ada usulan pembelian helikopter, Iip menyebut ke depan memang perlu ada fasilitas pesawat milik pemerintah daerah. Dengan demikian ketika sewaktu-waktu ada keperluan khusus bisa langsung berangkat.

"Ke depan saya berpikir kepala daerah perlu pesawat. Kan Jabar luas dan rawan bencana. Kalau gubernur tak datang ke bencana kan masyarakat akan merasa pejabat ga hadir," kata Iip

Namun, pembelian pesawat tersebut tetap harus berdasarkan kajian mendalam. Sebab nantinya harus ada koordinasi untuk semua hal seperti perawatan, operasional, hingga keberadaan pilot pesawat tersebut.

"Kemudian tinggal dipertimbangkan apakah lebih baik sewa saja atau pengadaan. Tapi kalau aktivitas tinggi lebih baik pengadaan ya mengapa tidak," katanya.