Pemprov Jabar Masih Kaji Kemungkinan Asuransi Kesehatan Di Luar BPJS

30 Okt 2019, 17:05 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah mengkaji berbagai kemungkinan dampak dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Dia tidak ingin ada warganya yang kemudian tidak terlindungi dalam hal kesehatan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) saat ini tengah hitung-hitungan terkait dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang akan digunakan untuk menutupi subsidi kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Intinya jangan ada warga Jabar yang tidak ter-cover asuransi kesehatan apapun itu lah," ujar Ridwan Kamil di kantornya, Rabu (30/10).

1. IDI setuju dengan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

(Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih mengaku setuju dengan kenaikan iuran BPJS yang direncanakan akan dimulai pada awal 2020. "Saya setuju (kenaikan BPJS)," ujarnya di kantor PB IDI Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Dia mendukung keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

"Saya dukung bapak Presiden mengeluarkan Perpres," kata Daeng.

Berikut rincian kenaikan iuran BPJS

- Kelas I naik dua kali lipat, dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

- Kelas II naik dua kali lipat dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.

- Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu.

2. Iuran BPJS naik berkaitan soal kualitas dan keselamatan pasien

Foto hanya ilustrasi. (Pixabay/Parentingupstream)

Terkait dengan keterlibatan IDI dalam kenaikan iuran BPJS, Daeng menjelaskan bahwa mereka (dengan Kemenkses) akan berkomitmen bersama dalam membahas isu kesehatan.

"Kontribusi kita kan lebih banyak ke sisi pelayanan, pelayanan itu sebagaimana supaya berkualitas," ujar Daeng.

Baginya, pelayanan jaminan keselamatan pasien akan dikonversi dengan pembiayaan, jadi kenaikan iuran BPJS kesehatan menurutnya adalah terkait jaminan kualitas dan keamanan pasien bukan soal pelayanan yang mahal.

3. Banyak warga yang mendaftar BPJS hanya ketika sakit

Dok.IDN Times

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan, tingkat kolektabilitas iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih tinggi meski BPJS Kesehatan mengalami defisit.

“Ini perlu kami klarifikasi, total uang masuk dari sisi kolektabilitas masih bagus, 93 persen lebih,” kata Fachmi di kantor IDN Media HQ di Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

4. Defisit BPJS Kesehatan akibat peserta tidak rutin membayar

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini menjelaskan, salah satu penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit adalah tingkat kepatuhan pembayaran iuran yang rendah dari pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah. Perkara ini juga sering dikritisi oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu penyebab kerugian BPJS Kesehatan.

Sebab, mereka yang tergolong sebagai pekerja formal, gaji mereka otomatis dipotong bakal iuran BPJS Kesehatan.

“Kelompok informal ini tingkat keaktifan (bayar iurannya) 57 persen, ada 40 persen tingkat keaktifannya yang terus kita kejar,” tambahnya.