Pemprov Desak Pemerintah Pusat Bentuk DOB di Jawa Barat
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendesak DPR dan pemerintah pusat segera mengeluarkan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Pembentukan DOB bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Terlebih bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak seperti Provinsi Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pembentukan DOB di Jawa Barat sudah tidak bisa ditawar lagi. Menurut dia, untuk mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat minimal ada tiga daerah baru yakni Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Sukabumi Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.
"Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, untuk meratanya pembangunan, dan juga untuk meratanya hal-hal yang lain sudah tidak bisa ditawar lagi tentang adanya DOB," kata Uu usai menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Komite I, Eni Sumarni di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa (15/1/19).
1. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia
Seperti diketahui, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa. Jumlah itu tersebar di dalam 27 daerah. Sedangkan, provinsi yang jumlah penduduknya lebih sedikit, memiliki daerah otonom lebih banyak dibandingkan Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan, idealnya Jawa Barat memiliki 12-13 DOB untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan di daerah.
"Minimal yang sudah didorong dari sejak awal untuk direalisasi -- ngga apa-apa tidak 12 atau 13 DOB baru juga. Tapi, minimal yang tiga saja; Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Selatan, dan juga Garut Selatan, itu yang sudah memenuhi dan sudah dibahas," kata dia.
2. Kerugian politik dan warga Jawa Barat
Uu mengatakan ada beberapa kerugian bagi Jabar, apabila daerah otonominya tidak bertambah. Dari sisi politik misalnya, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, keterwakilan masyarakat Jabar di DPR tidak akan maksimal.
"Artinya lebih banyak provinsi lain anggota DPR RI-nya, anggota DPD RI-nya dibandingkan dengan kita yang jumlah penduduknya lebih banyak," ucap Uu.
"Sementara yang namanya politik perlu gundukan, semakin banyak anggota dewan yang mendukung kepada pembangunan di Jawa Barat, semakin mudah kebijakan anggaran dan kebijaksanaan masuk ke Jawa Barat," sambungnya.
3. Pemprov desak undang-undang DOB dikeluarkan
Untuk itu, Uu mendorong DPR RI dan Pemerintah Pusat agar segera mengeluarkan undang-undang tentang pembentukan DOB di Jawa Barat. "Makanya saya minta persiapan saja bagi kabupaten-kabupaten yang ingin DOB," pinta Uu.
Kehadiran undang-undang itu akan berdampak terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Sebab, dengan adanya DOB baru diyakini bantuan pemerintah pusat melalui distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) akan bertambah.
"Tidak hanya itu, selama tidak ada DOB, indek pembangunan manusia di Jawa Barat akan terus rendah," ungkap dia.
4. DPR RI dukung keinginan pemprov bentuk DOB
Sementara itu, Anggota DPD RI Komite I yang membidangi masalah pemerintahan, Eni Sumarni menilai, dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas, Jawa Barat seharusnya memiliki daerah otonomi yang lebih banyak dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Akan tetapi dengan Jawa Tengah saja kita sudah kalah jumlah kabupaten/kotanya. Kita (Jawa Barat) baru 27 (kabupaten/kota), sementara di sana (Jawa Tengah) sudah 37 (kabupaten/kota), Jawa Timur sudah 42 (kabupaten/kota), posisinya jauh sekali," tutur Eni.
"Makanya kita dengan visi misi Gubernur Jawa Barat dimana DOB ini sudah masuk dalam kinerja (Indikator Kinerja Utama). Kita sangat apresiasi," ungkapnya.
Eni pun mendukung langkah Pemprov Jawa Barat untuk membentuk DOB. Terlebih dengan adanya DOB baru akan ada kendali lebih terhadap akses pelayanan publik.
"Kita sebagai anggota DPD RI mendukung dan meminta itu diimplementasikan dalam program-program nyata, antara lain dalam ketersediaan anggaran," tukas Eni.
"Kendali pelayanan publik di Jawa Barat perlu sekali ditingkatkan. Sudah krusial sekali apalagi tiga (kabupaten) tadi, Kabupaten Bogor, Garut, Sukabumi sudah crowded sekali, bahkan ada (jumlah penduduk) yang seharusnya dalam satu provinsi tapi di kita satu kabupaten," tandasnya.
