Pemkot Bandung Berlakukan Zonasi Kombinasi di PPDB 2019

Yana menyebutkan, sistematika penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya selalu berubah. Pemerintah Kota Bandung selalu berupaya untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi. Untuk, tahun ini, pemkot telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP.

"PPDB Kota Bandung tingkat TK, SD, dan SMP tetap mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dengan menggunakan sistem zonasi yang disempurnakan. Sedangkan, SMA/sederajat di Kota Bandung berada dibawah kewenangan Pemprov Jabar," ujar Yana di Balaikota, Jumat(12/4).

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan penerapan zonasi 90 persen pada PPDB tahun ini harus dijalankan di semua sekolah tanpa terkecuali. Hal itu sesuai dengan Permendikbud No 51 tahun 2018. 

Namun, kata dia, berdasarkan Perwal tentang PPDB 2019 yang telah dikeluarkan, Pemkot Bandung menerapkan jalur zonani kombinasi di samping jalur zonasi murni. Hal itu untuk memberikan kesempatan peserta didik baru dengan nilai akademi baik bisa bersekolah yang dituju meskipun jarak rumahnya jauh dari sekolah.

"Mengakomodir barangkali saja ada yang punya kemampuan akademis, tapi jaraknya agak jauh," kata dia.

Yana menjelaskan, jalur zonasi kombinasi merupakan gabungan antara ketentuan jarak rumah dengan sekolah serta peserta didik yang memiliki kemampuan akademik cukup baik tapi bisa masuk sekolah yang jaraknya jauh dari rumah.

Dierlakukannya PPDB 2019 dengan sistem jalur zonasi kombinasi, Pemkot Bandung telah menetapkan kuota maksimal 20% dari sekolah yang dituju peserta didik baru. Jalur ini mengombinasikan antara jalur akademik dan jalur zonasi dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu jarak rumah dan sekolah (60%) serta nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) (40%).

"Di samping itu lima persen jalur prestasi dan lima persen lagi pindah tugas orang tua," ucapnya. 

Sekolah juga wajib membuka kuota bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) maksimal 3 orang di tiap sekolah. Peserta didik yang akan mendaftar jalur ini hanya perlu menyertakan surat rekomendasi dari Kelompok Kerja Inklusi yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan Kota Bandung.