Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar Terus Dikaji Secara Komprehensif

Dicky menuturkan, kajian yang komprehensif dan ekstensif perlu dilakukan secara berkala. Apalagi salah satu tujuan pemindahan pusat pemerintahan untuk menciptakan kemudahan pelayanan Pemprov Jabar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

“Kemudian, kita melihat perkembangan di Jabar dengan tumbuhnya jalan tol, industri, dan penduduk. Selain itu, daya dukung Kota Bandung sekarang sudah mulai tergerus, mulai dari kepadatan lalu lintas, penduduk, dan sumber daya lainnya,” katanya.

Hasil kajian awal Disperkim Jabar menunjukkan bahwa lahan yang diperlukan untuk membangun pusat pemerintahan baru sekira 108,2 hektare. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk gedung perkantoran, sarana dan prasarana, perumahan aparatur sipil negara (ASN), serta sarana dan prasarana ASN.

Kemudian, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota, pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan apabila daya dukung wilayah ibu kota terbatas.

Pengamat Pemerintahan Asep Warlan Yusuf sepakat dengan langkah yang dilakukan Pemprov Jabar untuk terus mengkaji pemindahan pusat pemerintahan. Jika merujuk pada prosedur, pembahasan harus dilakukan dengan publik, ahli, pemerintah pusat, dan DPRD.

Menurutnya, proses perencanaan sesuai aturan harus menyangkut multi disiplin, baik hukum, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Hasil dari pemindahan pusat pemerintahan Jabar tidak hanya dirasakan oleh Pemprov Jabar dan Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota, tetapi juga masyarakat.

Di sisi lain, Asep menyebut pemindahan pusat pemerintahan tidak hanya soal perpindahan dalam bentuk fisik, tetapi juga perpindahan kegiatan, ekonomi, sosial, dan hak-hak masyarakat seperti hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan akses, serta hak lainnya.

“Penting pula melihat kualitas pelayanan pemerintahan, komitmen pemerintahan terkait kemudahan akses masyarakat, kaitannya dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan percepatan perputaran roda pemerintahan,” ucapnya.