Menkumham Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Cekal Rizieq Shihab

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab memberikan sambutan di acara Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, dua hari lalu. Dalam kesempatan itu, Rizieq menyanggah pernyataan pemerintah mengenai kasusnya yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

"Saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi adalah otoritas Republik Indonesia. Bahkan, dubes RI yang berkedudukan di Riyadh mengirim seorang utusan secara resmi yaitu ketua pos Badan Intelijen Negara ke rumah saya untuk meminta keterangan," kata Rizieq.

Hal itu disampaikan Rizieq melalui video yang diputar di panggung Reuni 212, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12). Petugas dari BIN tersebut, kata Rizieq, dikirim langsung Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh dari Riyadh ke rumah Rizieq di Mekkah.

"Ketua Pos BIN tersebut meminta sejumlah berkas keimigrasian dalam bentuk fotokopi dan semua itu sudah saya berikan. Bahkan, melalui HP dari petugas tersebut, saya sempat bicara dengan Pak Dubes. Saya sempat menawarkan kepada Pak Dubes untuk mampir ke rumah saya. Pak Dubes mengingatkan saya untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya," ucap Rizieq.

"Makanya saya terkejut begitu ada laporan saat ini mengenai Dubes yang menyatakan tidak pernah HRS melapor. Bahkan, Pak Mahfud MD juga kemudian menyatakan hal serupa," kata dia.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shobri Lubis menuding pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena bersikap tidak acuh atas pencekalan pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Ahmad Shobri mengatakan Rizieq adalah warga negara Indonesia (WNI), sehingga harus mendapatkan perlindungan atas masalah yang menimpanya. Rizieq juga seorang tokoh nasional yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, tetapi pemerintah cenderung diam. 

"Siapa pun wajib dapat perlindungan. Kalau tokoh nasional aja tidak serius, apalagi rakyat biasa?" tutur Ahmad beberapa waktu lalu.

Sementara, Hanief mewakili keluarga Rizieq, mendapat informasi dari Rizieq bahwa ada pihak dari Indonesia yang meminta pemerintah Arab Saudi mencekal Rizieq. Apabila memang benar Pemerintah RI melakukan pencekalan terhadap Rizieq, kata Hanief, hal itu harus dibuka kepada publik dan diakui secara langsung.

Hanief menjelaskan, pencekalan tersebut dimulai setelah munculnya kasus percakapan pornografi yang menyeret nama Rizieq Shihab. Hanief mengungkapkan, sebelum masa izin tinggal Rizieq Shihab habis, Rizieq telah mencoba keluar dari Arab Saudi sebanyak tiga kali tetapi ditolak karena dicekal.

"Pertama Juli 2018 ternyata gagal karena dicekal, gak bisa keluar, kemudian coba lagi sebelum masa tinggalnya habis tanggal 12 Juli 2018, lagi-lagi gagal," jelasnya.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif meminta pencekalan atas Rizieq Shihab segera dicabut karena mengarah ke pelanggaran HAM. Menurut dia, Rizieq merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi, tetapi pemerintah justru cenderung acuh tak acuh. 

"Jika hak asasi beliau terpenuhi, cekalnya sudah dicabut maka kita bisa pastikan beliau akan hadir dan berkumpul dengan kita semua," ujar Slamet.