Menkumham: Kalau Mau Negara ini Maju, Warganya Harus Taat Hukum

Di sisi lain, tingginya ketaatan hukum masyarakat di sebuah negara juga bisa berdampak pada perbaikan iklim investasi. Dengan taat terhadap hukum warga tahu mana yang memang salah dan benar sesuai dengan aturan berlaku termasuk dari segi investasi.

Menurut Yasonna, masuknya modal asing ke dalam negeri dalam bentuk investasi menjadi sesuatu yang dibutuhkan negara saat ini agar pembangunan yang direncanakan bisa berjalan. "Investasi ini penting dalam menghadapi tantangan global," ujarnya.

Yasonna menuturkan, saat ini di Provinsi Jawa Barat sudah ada 130 desa/kelurahan baru dari 96 kecamatan yang masuk kategori taat hukum. Seluruhnya tersebar di 21 Kabupaten/Kota.

Menurutnya, kesadaran hukum bagi masyarakat di level bawah sangat penting. Selain mencegah terjadinya kerusuhan atau ketidaktertiban, kesadaran hukum juga mampu membantu proses pembangunan secara nasional.

"Hukum menjaga tatanan ketertiban masyarakat agar hidup tentram, bisa bekerja, bisa melakukan tugas dan melaksanakan pembangunan. Kita tidak bisa membayangkan daerah provinsi, desa atau masyarakatnya tidak taat hukum, maka bisa menjadi kerusuhan, ketidaktertiban, orang akan melanggar hukum, melakukan perbuatan sesukanya dan ini akan menghambat kita melakukan pembangunan nasional," papar Yasonna.

Dengan demikian, kesadaran hukum erat kaitannya dengan pembangunan negara Indonesia. Sehingga dia berharap masyarakat di tingkat desa bisa mulai menyadari hukum.

Di sisi lain, saat ini Kemenkum HAM sendiri menyiapkan bantuan hukum dari 524 Organisasi Bantuan Hukum dan 1.400 paralegal yang akan membantu masyarakat. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan pengacara-pengacara untuk bisa membantu masyarakat yang terkena persoalan hukum.

"Untuk itulah kami bekerja sama dengan kantor hukum, pengacara meningkatkan paralegal supaya mereka bisa membantu masyarakat. Jadi ada pengacara misalnya jangan hanya mencari uang tapi sedikit waktumu pakailah untuk menolong orang-orang miskin di samping tentunya ada LBH dan kampus-kampus yang ada bantuan hukumnya," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, dengan banyaknya desa dan kelurahan di Jabar yang masuk dalam kategori taat hukum maka berbagai kegiatan masyarakat bisa lebih nyaman dan kondusif. Sebab akan sedikit sekali warga yang nantinya melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Menurutnya, hukum adalah instrumen dari pemerintah yang berlaku di masyarakat. Dengan tingginya kesadaran atas hukum maka kehidupan baik di kota maupun di pedesaan bisa lebih teratur.

Meski demikian, jumlah desa yang taat hukum di Jabar belum lebih dari 50 persen. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya membentuk desa sadar hukum dan taat terhadap hukum melalui berbagai penyuluhan.

"Apalagi sekarang ada begitu banyak anggaran dari berbagai macam sumber, apalagi dari pusat, bantuan dari provinsi, kabupaten dan kota. Jangan sampai, anugerah yang datang itu jadi musibah. Solusinya satu, mereka tahu dan taat hukum," ujar Uu.