Mengapa Aksi Mahasiswa Rawan Ditunggangi Kepentingan Lain?

Adiyana bercerita, pascakasi unjuk rasa mahasiswa yang digelar beberapa waktu lalu, banyak akademisi yang kaget. Pasalnya, konsolidasi antarmahasiswa dilakukan dengan cepat, sehingga diduga mengabaikan sisi kongnitivisme.

“Tidak ada di negara mana pun konsolidasi itu secepat mahasiswa Indonesia kemarin. Contoh Umbrella Movement di Hongkong, konsolidasi memakan waktu berhari-hari meski pun dilakukan di media sosial,” ujarnya.

Dengan abainya pendalaman terhadap isu yang diangkat, mahasiswa kerap tidak bisa menjelaskan inti dari protesnya ketika ditanya oleh pers atau para akademisi. Dalam posisi tersebut, lanjut Adiyana, pihak yang memiliki kepentingan untuk bikin rusuh negara dengan mudah menunggangi mereka.

Bicara mengenai pihak yang menunggani kepentingan mahasiswa, Adiyana sebenarnya tak mau membenarkan dugaan tersebut apalagi menampiknya. Yang pasti, kata dia, ada beberapa ciri yang tidak melambangkan mahasiswa sebagai kelompok intelek dalam berunjuk rasa.

“Misalnya, semua mahasiswa semestinya sudah tahu bahwa undang-undang kita mengatur batas unjuk rasa sampai pukul 18.00 WIB. Namun yang terjadi, masih ada beberapa pengunjuk rasa yang bertahan dan cenderung melawan undang-undang,” katanya.

Ciri tersebut diperparah dengan kerusakan sejumlah aset negara, yang mana tidak menjadi ciri pengunjuk rasa mahasiswa sebagai kelompok intelek.

Diskusi yang digelar di Bandung itu memang berbicara seputar kerusuhan pascaunjuk rasa mahasiswa di Bandung bulan lalu. Wakil Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga KNPI Jabar, Syahri Achyan Tanjung, mengaku menjadi pihak yang menginisasi diskusi tersebut.

Syahri mengatakan, KNPI tidak hanya mengundang mahasiswa yang yang kontra terhadap sederet RUU kontroversial, melainkan juga mereka yang pro terhadap rancangan tersebut.

Tak hanya itu, ia sengaja mengundang perwakilan Polda Jabar untuk menjadi pembicara lantaran timbulnya gesekan antara aparat kepolisian dengan mahasiswa dalam beberapa kali kesempatan unjuk rasa. “Karena Kapolda Jabar tidak bisa hadir, kepolisian diwakili oleh pak Ketut Ari (Kepala Bagian Analis Intelkam Polda Jabar),” katanya.

Dengan hadirnya berbagai unsur masyarakat, baik yang pro mau pun kontra terhadap RUU kontroversial, KNPI tak ingin mengambil sikap dari opini yang muncul dalam diskusi tersebut. Menurut Syahri, mereka hanya akan berdiri sebagai fasilitator.

Meski demikian, Syahri berkomitmen akan menyampaikan berbagai aspirasi itu tepat kepada pihak yang dituju. “Misalnya, kalau aspirasi ini untuk kepolisian, maka akan kami sampaikan ke kepolisian. Begitu pula jika aspirasi-aspirasi ditujukan untuk eksekutif dan legislatif kita,” tuturnya.

“Kegiatan ini justru digelar untuk menghimpun semua pihak, karena dalam demonstrasi kemarin mahasiswa punya berbagai keterbatasan untuk bersuara,” kata Syahri. KNPI rencananya akan menggelar acara serupa dalam beberapa waktu ke depan.