Medsos Itu Candu, Lakukan Ini Agar Terhindar dari Sisi Negatifnya

Bambang mengimbau pengguna media sosial (medsos) untuk berpikir sebelum menulis (posting) dan berpikir sebelum menyebarkan konten (share).

"Saat ini yang hilang dari kita adalah etikanya. Unggahan kita juga harus ada rambu-rambunya. Dulu mulutmu harimaumu, sekarang statusmu harimaumu," kata Bambang.

Dia juga meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. "Kekecewaan penting (diutarakan), tapi think twice sebelum diunggah," tambahnya.

Terkait ujaran kebencian, lanjut Bambang, bentuk paling banyak berupa penghasutan, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan provokasi.

Semua itu bisa menjadi 'kuburan' bagi pengguna media sosial karena melanggar UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya Pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Selain itu, perilaku di media sosial lainnya yang bisa dikenakan sanksi hukum antara lain hoaks, pengancaman, peretas sistem data elektronik, pencurian data elektronik, serta akses ilegal.

Saat ini, Kemenhumham rutin bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya etika bermedia terutama menghindari ujaran kebencian dan berita bohong. Kapolri pun telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian untuk menangani kasus tersebut.

"Jadi Polri selalu menggandeng Kemenkumham atau kami menggandeng Polri untuk menunjukkan efek takutnya. 'Ini loh, Polisi yang ngomong'," kata Bambang.

Dia pun mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan berita yang tidak bermanfaat dan belum pasti kebenarannya.

"Saat ini, orang cenderung inginnya instan, melihat banyak membaca sedikit. Ini membuat kans penyebaran hoaks semakin tinggi. Jadi stop menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya," imbaunya. 

Bambang pun menyatakan, banyaknya pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang terkena hukuman bukanlah prestasi bangsa ini, melainkan cermin kegagalan negara dalam melakukan penanggulangan tindak pidana tersebut.

Bambang menegaskan pemerintah terus berupaya menanggulangi (non pidana) ujaran kebencian melalui kerja sama dengan media sosial seperti Youtube, WhatsApp, Twitter, Instagram, hingga Facebook untuk mengawasi dan memblokir bentuk percakapandan berita yang mengarah kepada ujaran kebencian.

Langkah preventif lain dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan agama, serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan atau diseminasi informasi larangan ujaran kebencian untuk menekan potensinya.