Masyarakat Diminta Tak Melihat HAM Semata dari Penegakan Hukum

Dengan era seperti sekarang di mana penegakan HAM semakin baik dan bervariasi sektornya, masyarakat diminta tidak selalu melihat ke masa lalu di mana kita sekarang seakan berada dalam kekerasan. Melalui sistem demokrasi semua pemangku kebijakan yang ada di Indonesia diberi peluang untuk ikut bersama membangun negeri.

"Situasi sekarang pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematik oleh negara sudah tidak ada. Kenapa? karena pelanggaran HAM sekarang bersifat lebih horizontal," ujar Mahfud.

Apa artinya horizontal? Yakni di mana aparat pemerintah pun bisa mendapat perlakukan kurang baik dari masyarakat. Misalnya, ketika ada aksi demonstrasi banyak aparat yang dilempari dan sampai luka-luka, bahkan suka ada yang dikeroyok.

"Makanya kita lihat ini bagaimana (penegakan HAM) berbeda dengan cara masa lalu," kata dia.

Menurut Mahfud, saat ini banyak pihak yang masih mempersoalkan HAM yang sebenarnya sudah selesai. Meskipun di sisi lain Mahfud tak menampik masih ada kasus yang harus segera dirampungkan pemerintah.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan segera membuat Undang-undang (UU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Melalui UU ini diharap kebenaran termasuk penyelesaian HAM kapanpun bisa terselesaikan.

"Nanti nama Undang-undangnya bisa apa saja tergantung kesepakatan," ungkap Mahfud.

Selama ini, lanjut Mahfud, pemerintah sering kali dianggap tak serius menyelesaikan kasus HAM khususnya yang terjadi di masa lalu. Padahal untuk merampungkan persoalan seperti itu tidak mudah. Butuh banyak bukti dan komunikasi dengan lembaga lain yang mempunyai wewenang dan bisa memberi masukan untuk menyelesaikan satu kasus.

Menurutnya, dengan sistem demokrasi yang dianut maka untuk melakukan langkah penyelesaian HAM tidak bisa sepihak. Semua yang berkepentingan wajib berbicara untuk kemudian diambil suara atas musyawarah.

"Makanya kadang ada satu tangan yang ingin ini, tapi tangan yang lain tidak mau, dan sebaliknya. Jadi ada usulan yang disetujui dan ada juga yang ditolak," ujarnya.

Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan sendiri karena nantinya akan disebut otoriter. Jika hal tersebut dijalankan maka sistem di negara ini tidak lagi demokrasi, melainkan sewenang-wenang pemegang kekuasaan.

"Kita harus lebih sportif dalam membuat keputusan bersama dalam tatanan hukum dan politik," ujar Mahfud.