Masuknya Prabowo dan Edhy Diyakini Perkuat Suara Gerindra di Nasional
Bandung, IDN Times - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Ihsanudin optimistis partai ini dalam lima tahun ke depan akan semakin kuat dan solid. Hal itu setelah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dipilih masuk dalam kementerian Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.
Ihsanudin mengatakan, langkah yang diambil keduanya diyakini bisa memberikan perubahan dan kemajuan bagi partai Gerindra. Terlebih dengan duduk di kementerian nama Gerindra bisa lebih dikenal masyarakat.
"Harapannya Pak Prabowo tidak melulu bekerja terkait dengan pertahanan dan keamanan. Juga Bang Edhy tidak hanya di urusan KKP saja, tapi lebih jauh mereka harus berpijak pada Gerindra, membesarkan dan menjaga marwah partai," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (23/10).
1. Pertahanan dan kelautan sektor yang strategis bagi Gerindra
IDN Times/Irfan Fathurohman Menurutnya, dua kementerian yang sekarang diamanahkan kepada Gerindra merupakan sektor strategis. Di Kementerian Pertahanan, Prabowo yang merupakan seorang Danjen Kopasus dan Pangkostrad memiliki pemahaman luas di bidang ketahanan negara.
Kemudian untuk kelautan dan perikanan, sosok Edhy diharap bisa merangkul nelayan, petambak, serta pekerja sektor kelautan lainnya. "Nah peran keduanya akan menjangkau di situ," papar Ihsanudin.
2. Pendukung Gerindra tidak akan meninggalkan partai
IDN Times/Irfan Fathurohman Hal yang bisa menjadi bumerang atas masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah adalah pendukung yang kemudian meninggalkan dan tidak percaya kembali pada partai ini. Terlebih pada pemilihan presiden kemarin pendukung Gerindra sangat benci pada lawannya, yaitu Jokowi.
Namun hal ini dibantah Ihsanudin. Menurutnya, Gerindra adalah partai nasionalis yang sudah seharusnya bisa merangkul masyarakat dari seluruh kalangan, tidak spesifik seperti yang dikatakan pihak lain. Meski pada pemilihan presiden kemarin Gerindra dicap sebagai partai Islam karena mendapat dukungan mayoritas dari warga muslim, tapi hal tersebut tidak benar.
"Isu bahwa Prabowo diusung gerakan Islam radikal pun tidak benar. Jadi saya tidak takut (Gerindra) ditinggal pendukung. Justru (masuknya Gerindra ke pemerintah) membuat partai ini semakin besar," kata dia.
3.Gerindra akan diuji dalam Pilkada 2020
Ilustrasi pilkada serentak 2020. kpu.go.id Sementara itu, pengamat politik Muradi mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan menjadi ujian berat pertama bagi Gerindra ketika mereka melangkahkan diri masuk jajaran kabinet Jokowi periode kedua. Di Jabar saja, Gerindra yang selama ini memimpin perolehan suara bisa jadi tergerus.
Meski demikian, lanjut Muradi, tinggal bagaimana Gerindra menggiring opini masyarakat khususnya para pendukung partai agar tetap mendukung langkah apapun yang dilakukan, termasuk masuk dalam koalisi partai politik di pemerintahan.
"Ini apakah Gerindra bisa babak belur atau sebaliknya. Efektivitas Gerindra akan diuji pada saat itu (Pilkada 2020)," ujar Muradi.
4. Prabowo siap bekerja serius sebagai seorang menteri
Prabowo Subianto sesaat setelah menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (21/10). IDN Times/Teatrika Handiko Putri Ketua Umum Gerindra sekaligus mantan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, resmi didapuk sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sebelumnya, Prabowo mengaku sudah membahas tentang fokus kerjanya ke depan dengan Jokowi.
“Saya diminta beliau (Jokowi) di bidang pertahanan. Tadi beliau memberi beberapa pengarahan. Saya akan bekerja serius untuk mencapai sasaran-sasaran yang dibutuhkan,” kata Prabowo Kompleks Istana Negara, Senin (21/10) kemarin.
Memegang kepemimpinan di Kementerian Pertahanan, Prabowo akan mengelola anggaran belanja dengan nilai besar. Dari total anggaran belanja pemerintah, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang mendapat anggaran belanja paling besar, yaitu sebesar Rp127,4 triliun pada 2020.
Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan outlook 2019 yang sebesar Rp109,6 triliun dan realisasi 2018 yang sebesar Rp106,7 triliun. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan signifikan anggaran tersebut adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 240 daerah tahun depan.
