Mahfud MD: Sistem Demokrasi Membuat Penyelesaian HAM di RI Lambat

Mahfud menuturkan, ketika ada sebuah kasus HAM yang ingin diselesaikan atau dituntut oleh masyarakat maka akan ada diskusi antara pemangku kebijakan baik di lingkup eksekutif dan lembaga lainnya. Yang membuat persoalan tersebut alot karena tidak semua pihak setuju untuk menuntaskan satu kasus dan lebih mendahulukan kasus yang lain.

Ketika pemerintah ingin menyelesaikan satu hal secara cepat sebenarnya bisa saja. Namun, itu tidak bisa dijalankan karena nantinya hanya bersifat otoriter, bukan demokrasi.

"Makanya harus rembug bersama secara demokratis. Tapi ke depannya kita harus sportif untuk mendukung dan membuat keputusan yang sama dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu," paparnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menuturkan, saat ini pemerintah coba memberikan hak asasi kepada seluruh masyarakat dalam cakupan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Misalnya, pemerintah telah memperbaiki jaminan kesehatan, perbaikan akses pendidikan, dan melakukan pembangunan yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Dan ini kadang tidak dilihat. Yang dilihat hanya masalah HAM dulu. Padahal ini harus dilihat sebagai kerangka besar, angan hanya politik apalagi alau pelanggaran hukum yang dipolitisiasi," ujarnya.

Untuk sektor pendidikan misalnya, lanjut Mahfud, pemerintah sudah memiliki anak-anak muda dari Papua untuk bisa mendapat akses lebih mudah ke pendidikan. Banyak lulusan SMA yang dipermudah masuk ke kampus-kampus pilihan seperti ITB, UGM, dan UI. Di mana sebelumnya masih sedikit siswa SMA yang lulus tes ke kampus tersebut.

Mahfud pun meminta masyarakat bisa bersikap optimis dengan persoalan HAM dan pemenuhan hak asasi secara merata. Sebab saat ini sudah banyak lembaga yang bisa menangani HAM seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan lembaga lain yang serius memberikan hak sama kepada masyarakat.

"Jadi pasca 1998 ini penegakan HAM lebih bersungguh-sungguh dan lebih maju secara konseptual. Kita juga meratifikasi ketentuan dan wewenang hingga mengkonversi pertemuan HAM yang sifatnya internasional," ujarnya

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini