Laut Natuna Diusik Kapal China, Dedi Mulyadi Tunggu Ketegasan Prabowo

Dedi menyebutkan, aksi penyusupan kapal asing di perairan Natuna bukan lagi hal yang bisa dirundingkan. Apalagi penyusupan yang dilakukan pihak asing itu melakukan pencurian kekayaan alam yang dimiliki NKRI.

"Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi dalam rilis yang diterima IDN Times, Sabtu (4/1).

Dedi mengatakan, menjaga wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban yang melekat pada negara.

Menurut Dedi, hubungan persahabatan dengan pemerintah China adalah hubungan bilateran setara. Karena setara, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas.

Dedi mengungakapkan, upaya dalam menjaga kekayaan alam di perairan Natuna khususnya ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus kembali menggunakan kebijakan Susi Pudjiastuti yakni kapal ikan yang terbukti mencuri ikan harus ditenggelamkan.

Menurutnya, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri KKP adalah metodologi yang tepat dalam menegakkan aturan kelautan.

"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Dedi menyebutkan, kalau urusan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi. Sikap itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

"Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," kata Dedi.

Dedi menyindir sikap pemerintah dalam hal ini sikap Menhan Prabowo yang segera melakukan komunikasi bilateral dengan China. Menurut Dedi, sikap prabowo itu di analogikan sebagai tetangga atau sahabat yang mencuri barang berharga di rumah kita.

"Kita punya rumah dengan kekayaan televisi, uang, dan emas. Kemudian kita punya sahabat atau tetangga dan ia kerjanya ambil uang kita tanpa izin. Apakah kita sebagai kepala keluarga lantas ngobrol gini, ya sudah enggak apa-apa, nanti kita bicarakan dulu, kan itu sahabat papah, mungkin enggak? Nah itu saja," kata Dedi.

Dedi menegaskan, urusan kedaulatan negara tidak bisa ditukar dengan urusan yang lain. Harus tegas.

"Kalau kita punya tetangga banyak bantu kita, atau kerja sama usaha, bukan investasi ya. Lalu istri kita diambil dia, rela enggak?" tanyanya.

"Lebih baik kita miskin daripada harga diri terinjak," ujarnya.