KPU: Salat Jumat Boleh, yang Dilarang Itu Kampanye di Masjid

Wahyu menjelaskan, di dalam Undang-Undang tentang Pemilu, tidak ada larangan bagi peserta pemilu untuk berdoa di tempat ibadah. Sebab, itu merupakan hak asasi setiap manusia dan dilindungi oleh negara. 

"Yang tidak boleh adalah di tempat ibadah (dijadikan tempat) berkampanye. Itu lah yang melanggar ketentuan yang berlaku. Tetapi terkait dengan ibadahnya kan tidak masalah," ujar Wahyu di Gedung KPU, Jakarta Pusat pada Kamis (14/2).

Terkait pamflet yang beredar di media sosial untuk mengajak masyarakat salat Jumat bersama Prabowo, Wahyu mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk peserta Pemilu yang mengajak orang beribadah.

"Saya juga boleh mengajak orang salat berjamaah kan," kata Wahyu.

Wahyu melanjutkan, memang ada batasan dari Undang-Undang yang melarang peserta pemilu datang ke tempat pendidikan atau ibadah. Tetapi, yang dilarang adalah jika tujuan mereka ke tempat ibadah dan pendidikan untuk berkampanye.

"Sama seperti ini, tidak boleh berkampanye di tempat pendidikan. Apakah peserta pemilu tidak boleh ke tempat pendidikan? Boleh gak? Boleh dong, kalau dia lagi (Studi) S3," ucap Wahyu.

"Peserta Pemilu tidak boleh berkampanye di tempat ibadah, kalau orang mau salat Maghrib, dia peserta pemilu, boleh gak? Boleh," katanya lagi. 

Menurutnya, selama Prabowo hanya menjalankan ibadah dan tidak ada unsur kampanye, maka tidak ada larangan untuk itu. 

Sebelumnya, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan, mengatakan hak setiap warga negara untuk salat di mana saja dan di masjid manapun. Namun, menurutnya, yang tidak boleh adalah menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye.

"Saya tidak mengerti apa maksudnya menyebarkan pamflet yang isinya berisi Prabowo salat di masjid. Pasti ada motifnya di balik itu," kata Ace saat dihubungi, Kamis (14/2).

Sementara, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengungkapan rasa prihatinnya lantaran rencana Prabowo untuk salat Jumat malah ditolak. Menurutnya, apabila memang penolakan tersebut disebabkan masalah beda pilihan, harusnya di era terbuka dan demokrasi seperti sekarang ini, publik sudah bisa bersikap lebih toleran.

“Beda pilihan ya biasa saja. Kok sampai ada pelarangan seorang calon presiden masuk ke masjid,” kata Sudirman dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (14/2).

Sebagai masyarakat di Jawa Tengah, Sudirman merasa tak percaya bahwa para pengurus Masjid Kauman yang melarang Prabowo untuk salat di sana.

“Masjid Kauman punya sejarah panjang, pasti para pengurusnya memiliki kebijakan, keluasan pikiran, dan hati. Saya tidak percaya kalau mereka tega melarang-larang,” ujarnya.

Ia menduga, justru ada pihak lain yang mempolitisasi rencana salat Jumat Prabowo.