Komisioner KPU Wahyu Setiawan di OTT KPK, JK: Itu Sikap Tidak Terpuji

Disinggung soal blundernya KPK saat tak bisa masuk ke dalam Gedung DPP PDIP terkait dengan kasus OTT mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, yang menyeret nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Jk menyebutkan hal tersebut hanya personal teknis, KPK diyakininya akan terus mengusut masalah tersebut.

"Itu masalah teknis aja, itu kan tetap dilaksanakan dan sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dewan pengawas," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Wahyu diduga menerima uang Rp400 juta dari kader PDIP, dalam kasus "kursi panas" yang diwariskan almarhum Nazarudin Kiemas, yang mendapat suara terbanyak di Pemilu Legislatif, Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

Dalam konferensi pers Sabtu (11/1), Ketua KPU Arief Budiman membeberkan kronologi penetapan calon terpilih anggota DPR 2019 PDIP Dapil Sumsel. Pada tanggal 20 September 2018, KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI, dengan DCT DPP PDI Perjuangan Dapil Sumsel I.

Mereka adalah Nazarudin Kiemas, Darmadi Djufri, Riezky Aprillia, Diah Okta Sari, Doddy Julianto Siahaan, Harun Masiku, Sri Suharti, dan Irwan Tongari.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tanggal 27 Maret 2019, Nazarudin Kiemas dikabarkan meninggal dunia. KPU lantas melakukan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan melalui surat KPU Nomor 671/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019.

DPP PDI Perjuangan menjawab surat KPU tersebut angka melalui surat nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019.

"Yang pada pokoknya membenarkan bahwa Nazarudin Kiemas telah meninggal sesuai surat kematian dari Rumah Sakit Eka Hospital tanggal 26 Maret 2019," jelas Arief di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Atas hal itu, KPPS harus mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS atau secara lisan. Mereka menyampaikan kepada pemilih sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan dan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara.

Hal ini sesuai dengan Pasal 37 huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang mengatur tentang adanya calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 24 Juni 2019, DPP PDI Perjuangan mengajukan judicial review Peraturan KPU nomor 3 kepada Mahkamah Agung (MA), yakni terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.

MA akhirnya memutuskan melalui Putusan MA Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, dengan putusan antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”

Berdasarkan Putusan MA, DPP PDI Perjuangan mengajukan permohonan kepada KPU agar melaksanakan Putusan MA tersebut.

"Yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas, nomor urut 1, Sumatera Selatan I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku, nomor urut 6, Sumatera Selatan I," ungkap Arief.

KPU merespons dan menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDI Perjuangan. Hal ini karena, tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Amar putusan MA kata Arief, juga tidak secara eksplisit memerintahkan hal yang diminta oleh DPP PDI Perjuangan kepada KPU.

Pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, KPU melaksanakan Rapat Pleno penetapan Kursi dan Calon Terpilih pada tanggal 31 Agustus 2019. Untuk Dapil DPR Sumsel I, KPU menetapkan DPP PDI Perjuangan memperoleh satu kursi kursi dan calon terpilih atas nama Riezky Aprilia.

Dalam rapat pleno tersebut, saksi DPP PDI Perjuangan mengajukan keberatan atas pembacaan draft keputusan KPU untuk Dapil Sumsel I dan mengajukan permohonan yang sama dengan yang diajukan sebelumnya yakni mengalihkan suara sah Nazarudin kepada Harun. Akan tetapi, KPU tetap bertahan dengan keputusan awal.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini