Kena Dampak Negatif, Warga KBB Tagih Tunggakan Dana KDN TPA Sarimukti

Kepala Desa Mandalasari, Tatang Supriadi mengatakan kelengkapan administrasi untuk pencairan dana KDN sudah terpenuhi. Namun Tatang tak habis pikir mengapa hak KDN untuk warganya belum juga dipenuhi padahal anggaran tersebut sudah ada sejak tahun 2016.

"Kami berharap segera dibayarkan, karena kelengkapan sudah komplit," ujar Tatang saat ditemui, Rabu (15/1).

Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, tunggakan KDN Pemkot Cimahi tahun 2011-2014 sebesar Rp765 juta. Alokasi dana tersebut dibagi ke tiga desa yang terdampak, dengan presentasi Desa Sarimukti 60 persen sebesar Rp390 juta, Desa Rajamandala Kulon 20 persen sebesar Rp124 juta, dan Desa Mandalasari 20 persen sebesar Rp124 juta.

"Nominal untuk dua desa ini kan lebih kecil dari Desa Sarimukti, kok bisa tak dibayar. Mestinya yang satu dibayar, yang lain juga sama," kata Tatang.

Hal senada juga diungkap salah satu tokoh masyarakat asal Desa Rajamandala Kulon, Heru (45). Menurutnya, Pemkab Bandung Barat telah menjanjikan kompensasi itu akan cair pada tanggal 10 Januari 2020.

Tapi hingga hari ini pencairan tetap belum terlaksana. Ia khawatir hal itu bakal kembali memicu aksi protes warga terhadap truk pengangkut sampah yang masuk ke TPA Sarimukti.

"Pemda janji tunggakan KDN untuk dua desa bakal cair tanggal 10 Januari, namun sekarang belum juga. Saya takut warga kembali bereaksi dengan menutup jalur truk sampah," tuturmya.

Menurut Heru, Pemda mestinya tak mempersulit pembayaran KDN dua desa apalagi anggaran memang sudah ada dan persyaratannya sudah lengkap.

"Jangan sampai dipersulit, uangnya kan ada, persyaratan juga sudah ada. Tinggal apa lagi," pungkasnya.