Kedekatan Prabowo-Jokowi Tak Bubarkan Koalisi Gerindra PKS di Jabar

Menurut Haris, sejauh ini pihaknya masih aktif berkomunikasi dengan PKS yang selama ini menggalang kekuatan bersama di Jabar. Komunikasi ini juga terkait dengan akan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

"Saya kira untuk koalisi kita sangat cair, tidak terpaku dengan bagaimana kebijakan pusat," ujar Haris.

Meski demikian, Gerindra tetap akan melihat situasi di lapangan apakah masih akan berkoalisi atau kemudian berpindah ke lain hati.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (11/10). Di dalam ruang Jepara, Prabowo dan Jokowi tampak duduk bersampingan. Mereka berbicara santai sambil melempar senyum satu sama lain.

Namun, ada yang beda dengan penampilan Prabowo kali ini. Biasanya, Prabowo yang selalu tampil dengan kemeja coklatnya, kini ia datang ke Istana dengan mengenakan kemeja putih dan celana cokelat.

Senada dengan Prabowo, Jokowi juga tampak mengenakan kemeja putih khasnya. Seperti yang diketahui publik, kemeja putih sangat identik dengan penampilan Jokowi selama masa kampanye dan sehari-hari.

Pertemuan Prabowo dan Jokowi hari ini adalah pertemuan mereka kedua kalinya usai Pilpres 2019. Sebelumnya, Prabowo dan Jokowi juga pernah bertemu di MRT, lalu keduanya makan bersama di kawasan Senayan pada 13 Juli lalu.

Selain dengan Jokowi, Prabowo pun melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Naasdem, Surya Paloh. Pertemuan ini berlangsung di kediaman Surya Paloh, Permata Hijau, Jakarta Barat, pada Minggu (13/10) malam.

Usai pertemuan tersebut, Surya Paloh mengaku tidak keberatan jika Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi jilid ke II.

Paloh menegaskan, dia sama sekali tak mempermasalahkan bergabungnya Gerindra ke jajaran koalisi pemerintahan Jokowi.

“Mana ada masalah buat saya? Ini masalahnya artinya di dalam suatu semangat konstitusi kepentingan dalam kepentingan nasional,” kata Paloh usai bertemu Prabowo.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa Gerindra selama ini telah menjadi simbol partai oposisi, yang telah menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Dia menyesalkan jika nantinya Gerindra memutuskan gabung ke pemerintah sehingga dikhawatirkan mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi kurang berjalan.

"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi," kata Adi dilansir dari Kantor Berita Antara, Sabtu (12/10).

Dia menegaskan bahwa dalam sebuah sistem demokrasi yang kuat dan sehat, meniscayakan partai oposisi yang kuat. Menurutnya, selama ini simbol partai oposisi ada pada Gerindra, bukan PKS, Demokrat atau pun PAN sehingga akan menjadi seperti lelucon apabila Gerindra gabung dalam pemerintahan.

"Tidak terbayangkan kalau Gerindra yang selama ini kritis, bahkan cukup ekstrem beda pendapat politiknya dengan Jokowi, tiba-tiba setiap hari harus muji-muji. Ada bentrokan psikologis yang tidak bisa dihindari," ujarnya.

Adi mengatakan kalau Gerindra mengambil sikap menjadi pendukung pemerintah, yang menjadi korban adalah masyarakat karena selama Pemilu 2019, mereka terbelah namun usai kompetisi politik, malah berbagi kursi di kabinet