Janji Audensi Bahas UMP, Anggota DPRD Jabar Malah Berangkat ke Bali

Roy mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat, sejumlah anggota DPRD Komisi V yang direncanakan bertemu dengan KSPSI justru berangkat ke Bali. Hal ini, seharusnya tidak dilakukan karena mereka telah punya janji bertemu dengan rakyat.

Roy sebenarnya meminta ada perwakilan dari DPRD Jabar yang secara formal menerima mereka. Namun, tidak adanya itikad baik dari anggota dewan membuat perwakilan KSPSI marah.

"Kami sudah baik-baik, sudah jauh-jauh hari mengirimkan surat dan tidak menggunakan massa, kami ingin memperlihatkan bahwa audiensi kami adalah audiensi yang beradab dan kami hanya perwakilan saja yang datang. Tapi, nampaknya DPRD menginginkan bisa menerima buruh atau elemen masyarakat itu kalau demo." kata Roy.

Dengan tidak adanya itikad baik dari DPRD Jabar, Roy memastikan aksi unjuk rasa yang rencananya digelar pada 21 November nanti bakal ramai dan mendatangkan banyak massa. Buruh ingin memastikan apa langkah dari DPRD Jabar terkait dengan keputusan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Menurut Roy, para buruh ingin melakukan komunikasi dengan DPRD dan Pemprov Jabar terkait dengan upah yang akan diterima selama 2020. Jangan sampai dengan adanya penggunaan UMP yang hanya Rp1,8 juta maka perusahaan menggunakan aturan tersebut, padahal sudah ada upah minimum kabupaten/kota (UMK) mencapai Rp4,1 juta.

"Kalau hanya berlaku UMP, maka upah dan turun secara otomatis karena yang berlaku meminumnya hanya UMP," paparnya.

Kondisi ini jelas meresahkan kaum pekerja karena bisa berdampak pada kerawanan sosial dan tentu mengakibatkan situasi dan kondisi di Jawa Barat tidak kondusif apabila gubernur memaksakan tidak ada UMK.

Menurut Roy, kedatangan perwakilan buruh ke DPRD Jabar sebenarnya ingin meminta agar anggota legislatif ini memanggil gubernur untuk audiensi bersama. Sebab DPRD pun memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

"Ini yang sebenarnya sedang kita tanyakan kepada DPRD karena DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai hak untuk bertanya, apakah itu hak interpelasi, hak angket dan sebagainya terserah DPRD," ungkapnya.

Roy menegaskan, kaum buruh meminta Pemprov Jabar mencabut UMP dan kemudian mengesahkan UMK 2020. Di sisi lain, buruh pun tidak ingin Pemprov Jabar mengeluarkan upah minimum industri padat karya seperti perkebunan dan garmen.