Bandung, IDN Times - Sejumlah guru di beberapa Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung hadir di depan Gedung Sate. Kehadiran para guru tersebut bukan untuk masuk dalam barisan massa aksi, melainkan melakukan pemantauan terhadap anak didiknya.
Hal tersebut dilakukan lantaran pihaknya khawatir jika ada anak didiknya yang bolos sekolah dan ikut melakukan aksi demonstrasi.
Wakil Kepala Kesiswaan SMA Negeri 2 Kota Bandung, Asep Suryanto, mengatakan sekolahnya hadir ke tengah massa yang melakukan unjuk rasa untuk memastikan anak didiknya tidak mengikuti aksi.
Dia mengatakan, pihaknya tidak mengizinkan anak didiknya ikut melakukan aksi unjuk rasa seperti yang dilakukan mahasiswa. "Kehadiran guru-guru di sini sebenarnya hanya memantau dan mendeteksi kalau misalnya ada anak-anak kami, kami ajak untuk kembali ke sekolah," ujar Asep saat ditemui di lokasi unjuk rasa, Senin (30/9).
Asep mengatakan, pihaknya hanya tidak mau anak didiknya menjadi korban kekerasan jika terjadi ricuh saat demonstrasi.
"Kalau ada tindakan tindakan yang anarkis siapa yang mau bertanggung jawab? Kembali ke sekolah. Nanti sekolah yang berat juga gurunya, kemudian juga orang tuanya yang dipanggil seperti kasus kasus di Jakarta kemarin," tuturnya.
Asep beralasan, sekolahnya tidak memberi izin kepada siswa untuk turun aksi karena emosi pelajar dinilai belum stabil. Dia menilai, usia pelajar khususnya siswa SMA mudah terpancing emosi.
"Karena ini persoalannya ketidakstabilan emosi yang saya lihat. Emosional pelajar kan belum stabil. Beda dengan kalangan mahasiswa yang sudah tergembleng. Di kalangan mahasiswa juga tidak semuanya siap ikut aksi, kan," ucapnya.
Asep menganggap, sejumlah pelajar yang ikut melakukan unjuk rasa tidak memahami substansi dari tuntutan yang disuarakan. Menurutnya, pelajar hanya ikut-ikutan mahasiswa atau kakak-kakak seniornya.
"Mereka tidak tau kontennya seperti apa yang diunjukrasakan. Seharusnya ada konsolidasi yang dilakukan," kata Asep.
Meski pihaknya tidak mengizinkan anak didiknya ikut demonstrasi, ia tidak menghalau siswa ikut barisan massa. Asep mengatakan, sekolah hanya sebatas mengimbau dan tidak mengeluarkan hukuman selain melakukan pembinaan.
"Sebenarnya kalau persoalan sanksi kami juga bentuknya imbauan. Bentuk sanksi secara saklek sih itu kan hanya proses pembinaan dari kami. Dari guru-gurunya, paling mereka diajarkan berdemokrasi yang benar," paparnya
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Trunoyudho Wisnu Andhiko, mengimbau kepada para pelajar agar tidak mengikuti demonstrasi. Menurutnya, hal tersebut diatur dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
"Untuk para pelajar sebagaimana surat edaran juga penegasan Kemendikbud, Dinas Pendidikan, para ketua PGRI, dan para guru untuk tidak ikut serta dalam aksi itu sudah ada, itu aja ikuti. Apa yang menjadi nasihat orang tua, saya rasa anak-anak harus mengikuti," katanya.