Formasi CPNS untuk Pemprov Jabar Segera Dibuka, Jangan Ketinggalan!
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinis Jawa Barat membutuhkan 1.934 pegawai baru dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka pada 11 November 2019 mendatang. Kebutuhan tersebut tidak terlepas dari angka pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tinggi.
Penjabat (Pj) Sekda Jabar Daud Ahmad mengatakan, ribuan pegawai yang dibutuhkan berasal dari berbagai sektor. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tenaga yang dibutuhkan terdiri dari 839 tenaga pendidik, 93 tenaga kesehatan dan 1.002 pelaksana dan fungsional.
"Selain sebagai provinsi terbesar, pegawai di Jabar yang pensiun mencapai 1.800 orang per tahun," kata Daud di Gedung Sate, Rabu (30/10).
1. Siapkan persyaratan lengkap untuk ikut tes ini
Daud pun meminta masyarakat yang berminat menjadi PNS di lingkungan Pemprov Jabar maupun di tempat lain harus mengikuti semua persyaratan yang tertuang dalam peraturan. Ikuti semua prosedur yang sesuai dan jangan pernah tergiur dengan modus tawaran para calo agar tidak menjadi korban penipuan. Calo biasanya memainkan spekulasi menawarkan ke beberapa orang untuk menarik uang tanpa jaminan lolos.
Daun meminta agar pendaftar yang memenuhi persyaratan CPNS harus bisa melakukan semua tes sendiri. Bagi calon peserta CPNS di imbau menguasai materi ilmu pemerintahan dasar seperti Undang-Undang no 23 dan Undang-Undang ASN.
"Belajarlah ilmu pemerintahan secara umum seperti undang-undang ASN, Undang-Undang No 23, kebanyakan mereka gugur di sana. Karena mungkin selama ini penguasaan ilmu pemerintahan mereka kurang padahal itu pengetahuan dasar, itu tes pertama," paparnya.
2. Tes CPNS rencananya digelar Februari 2020
Sementara itu, Kepala BKD Jabar Yerry Yanuar mengatakan jadwal tes CPNS akan dimulai sekitar awal Februari 2020. Rencananya proses tes akan dilaksanakan di sekolah-sekolah.
"Tempatnya, kemarin sudah dirapatkan ini kan mendadak jadi kita kerja sama dengan dinas pendidikan nanti tempatnya di sekolah-sekolah. Karena sekolah kan punya fasilitas komputer. Tes Februari, pengumuman sekitar Agustus tahun depan. Jadi ini untuk pengangkatan 2020," kata dia.
3. Seleksi CPNS ketat dan jauh dari KKN
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo memastikan proses penerimaan CPNS pada 2019 tidak lagi bisa melibatkan KKN. Sebab, kini prosesnya sejak awal sudah dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga, dipastikan sudah tidak ada lagi yang bisa menitipkan nama untuk dimasukan menjadi CPNS.
"Kemenpan RB akan clean and clear dan sekaligus mengingatkan apabila ada yang KKN, maka akan kami beri sanksi dan berhentikan," ujar Tjahjo yang ditemui di kantor Kemenpan RB.
Dengan cara ini, Tjahjo ingin menunjukkan kepada publik pesan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang hendak melakukan reformasi birokrasi. Sehingga, nanti orang-orang yang lolos seleksi CPNS merupakan individu terpilih.
Mantan Mendagri itu mengakui banyak dikirimi surat yang meminta agar anak atau keluarganya diloloskan ikut CPNS, khususnya di daerah DKI Jakarta. Hal itu kata Tjahjo lantaran gaji yang diterima oleh PNS lulusan IPDN di ibu kota bisa mencapai Rp28 juta.
