DPRD Jabar Usulkan Pengadaan Helikopter untuk Ridwan Kamil

Menurut Irfan, sosok gubernur dan wakil gubernur sangat dinanti masyarakat ketika mereka tertimpa bencana. Sebab kedua sosok ini bisa melihat langsung kondisi dan merasakan dampak dari bencana yang didapat. Maka, Irfan berharap Pemprov Jabar bekerja maksimal untuk penanggulangan bencana di Jabar.

"Masalah gubernur terkendala jadwal di lapangan. Silakan dipikirkan moda transportasi apa yang bisa mempercepat sahabat gubernur datang ke rakyat (lokasi bencana)," kata Irfan.

Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat menyambut baik usulan pengadaan helikopter. Di sisi lain, ketika tidak ada bencana helikopter ini pun bisa digunakan kegiatan lain yang memang mengharuskan memakai pesawat ini.

"Dan itu juga nanti bisa digunakan kalaupun disahkan, jadi, itu kan bukan hanya untuk bencana saja. Karena Jabar kan daerah luas dengan penduduk terbesar," katanya.

Meski demikian dia belum bisa memastikan pengadaan tersebut. Dia akan membahasnya dengan semua elemen apakah pengadaan pesawat tersebut memberi dampak positif untuk rakyat atau tidak.

"Kalau itu menguntungkan untuk rakyat Jabar ya mengapa tidak. Nanti kan kita gulirkan juga untuk rakyat apakah perlu atau tidak. Kalau perlu ya oke kalau tidak dialihkan ke hal lain. Kita musyawarah mufakat," paparnya.

Terkait usulan pembelian helikopter untuk peninjauan bencana, Gubenur Jabar Ridwan Kamil akan melihat dulu dalam pembahasan yang berkembang di DPRD Jabar. Hal itu dilakukan, untuk melihat apakah rakyat melihat itu perlu atau tidak.

"Kalau nanti datang dari gubernur takut keliru. Tapi yang pasti kalau ada bencana yang sifatnya bersamaan jaraknya itu jauh-jauh, makanya kemarin saya bagi-bagi tugas kan," ujar Ridwan Kamil.

Menurut Emil, saat Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum meninjau banjir, ternyata terkendala longsor. Sehingga ke titik lokasi juga tak sampai. "Saya kira itu, tapi itu inisiatif dewan tolong disampaikan," katanya.

Terkait penganan bencana di Jabar, Emil memastikan sudah menurunkan bantuan tanggap darurat. Bantuan dana ke Kabupaten Bandung Barat (KBB) nilai mencapai Rp1 miliar, Karawang Rp1 miliar, Depok Rp1 miliar, Kabupaten Bekasi Rp1 miliar. Kemudian anggaran untuk Kabupaten Bogor karena lebih parah maka bantuannya ditambah menjadi Rp1,5 miliar, dan Kota Bekasi yang paling parah sesuai titiknya diberi bantuan Rp2 miliar.

"Ini baru pertama kali uang tanggap darurat diberikan di awal tahun karena memang situasinya. Mudah-mudahan menguatkan dukungan bantuan kota kabupaten," katanya.

Emil pun kembali menjelaskan perbedaan penanganan banjir antara Provinsi Jabar dengan DKI Jakarta. Menurutnya, kalau di Jabar itu gubernur tidak secara langsung karena level teknis ada di bupati dan wali kota. "Makanya kami tidak ada Disdukcapil, Pemadam Kebakaran, kami tidak bisa langsung ke lapangan tanpa koordinasi dengan kabupaten kota. Kalau mereka gak sanggup ke kami," tegasnya.