Bandung, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengevaluasi tata ruang di tiga wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Dia berharap, dari hasil evaluasi itu bisa muncul satu tata ruang baru yang berdasarkan konsep bahwa ketiga daerah itu adalah satu kesatuan wilayah. Jika hal itu bisa dilakukan, Dedi meyakini persoalan banjir yang sering terjadi diperbatasan Jabar, DKI Jakarta, dan Banten ini bisa teratasi.
Dedi mengatakan, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten secara historis adalah satu kesatuan wilayah adat. Kini, ketiganya hanya berubah pada sistem pengelolaan dan teritorial.
Namun, kata Dedi, sampai saat ini secara geografis, ketiga daerah itu adalah tetap sama sejak zaman dahulu. Karena itu, kata Dedi, membuat satu aturan tata ruang untuk tiga wilayah adalah suatu hal yang bisa dilakukan.
Menurutnya, pembuatan satu tata ruang wilayah untuk tiga daerah itu dilakukan agar banjir bisa diatasi secara holistik, tidak terpisah atau imparsial.
"Penangannya jangan sepotong-potong. Memandang alam itu kan tidak boleh sepotong-sepotong, harus holistik. Cara terbaiknya adalah membuat RT RW satu kesatuan wilayah untuk DKI, Jakarta dan Banten," kata Dedi Mulyadi dalam rilis yang diterima IDN Times, Selasa(7/1).
Karena ketiga daerah itu saling berhubungan secara kewilayahan, sehingga satu peristiwa lingkungan di satu daerah maka akan berdampak pada wilayah lain di sekitarnya.
Misalnya, hujan lebat di Bogor akan membawa banjir kiriman ke Jakarta dan Bekasi. Namun jika Bogor diatasi, maka banjir di Jakarta dan Bekasi bisa dikendalikan.
"Di Bogor, dibikin danau misalnya, maka bisa menampung air hujan sehingga banjir di Jakarta bisa dikendalikan," kata Dedi, Selasa (7/1/2019).
"Jadi tata ruang untuk satu kesatuan wilayah adat perlu dibentuk," lanjut Dedi.
Dedi juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi izin-izin tambang dan perumahan di wilayah Jawa Barat. Pertambangan dan perumahan yang berpotensi memicu bencana alam agar ditertibkan.
"Evaluasi lagi izin tambang dan perumahan. Apalagi yang berpotensi memicu terjadinya bencana. Kalau ada tertibkan," kata Dedi.