Civil Society Bisa Jadi Faktor Penentu Dalam Pilpres 2019
Bandung, IDN Times - Ekonomi Rizal Ramli menilai perbedaan suara antara calon pasangan nomor urut 01, Jokowi-Amin, dan pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga sudah sangat dekat. Perbedaan antara keduanya tinggal sedikit lagi. Kemenangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 akan ditentukan oleh swing voters yang jumlahnya cukup banyak.
1. Masyarakat sipil berikan peranan penting
Dia mengatakan, civil society atau masyarakat sipil memerankan peranan penting. Sebab mereka lah yang memiliki suara bebas untuk menentukan pilihan siapa calon pemimpin negara.
Rizal menuturkan, saat ini banyak masyarakat sipil yang merupakan mantan aktivis dan tidak diterima di perusahaan mana pun kemudian masuk dalam organisasi nonprofit (NGO). Mereka ini lah yang mampu mendorong perubahan contohnya pada saat rezim orde baru.
"Nah hari ini civil society kita kebingungan karena mereka belum tahu akan memilih yang mana," ujar Rizal dalam sebuah diskusi, Selasa (12/3).
Rizal mengatakan, swing voters yang ada di Indonesia saat ini sekitar 20 persen. Maka jika dalam seminggu terakhir sebelum pencoblosan mereka sudah menentukan pilihan, maka calon pemimpinan lima tahun ke depan sudah bisa diketahui.
2. Belum ada calon pemimpin yang jelas dalam memaparkan visi misi
Kebingungan mereka, lanjut Rizal, dikarenakan kebijakan yang dibawa oleh Jokowi masih salam dengan apa yang dilakukannya pada pemerintahan sekarang. Di mana hasil dari program tersebut tidak maksimal.
"Banyak data yang ngasal, ngawur, dan argumennya makin lama makin gak jelas," paparnya.
Sementara di sisi lain mereka juga bingung untuk memilih pasangan Prabowo-Sandiaga karena ditakutkan pemerintahan nanti akan otoriter dengan latar belakang Prabowo sebagai tentara.
"Jangan-jangan nanti Prabowo tidak demokratis, itu yang dibayangkan masyarakat," ungkap Rizal.
3. Menguji kedua pasangan presiden dan wakil presiden
Untuk memastikan dukungan secara pribadi, Rizal Ramli sempat memberikan pertanyaan mengenai keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasilnya, Prabowo secara pribadi memastikan jika dia terpilih maka akan berusaha untuk menghapus UU ITE karena memberikan dampak negatif bagi sistem demokrasi di Indonesia.
"Saya tanya ke Sandiaga dan dia menjawab, ya saya akan hapus," kata Rizal.
Pertanyaan yang sama, lanjut dia, juga diajukan kepada tim pemenangan Jokowi. Sayangnya hingga sekarang Rizal belum juga mendapatkan jawaban atas kemungkinan penghapusan UU ITE.
"Saya mikir-mikir, kenapa tidak ada jawabannya. Kemudian menduga, jangan-jangan mereka bersiap menggunakan UU ITE supaya bisa menangkap kalian-kalian yang kritis lima tahun mendatang," ujar dia.
