Belum Tuntas, 6.000 Mahasiswa Bandung Akan Kembali Aksi di Jakarta
Bandung, IDN Times - Meski mendapat gertakan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), mahasiswa dari sejumlah kampus di Bandung dan sekitarnya tidak akan tinggal diam. Mereka siap kembali ke Jakarta untuk melancarkan aksi demi mengawal sidang terakhir DPR RI yang rencananya digelar Senin (30/9).
Hal ini disampaikan juru bicara Poros Revolusi Mahasiswa, Ilyasa Ali Husni, saat melakukan pertemuan di Monumen Perjuangan, Kota Bandung. Ilyasa mengatakan, dari hasil evaluasi bersama dengan sejumlah perwakilan badan eksekutif mahasiswa (BEM) pascaaksi kemarin, seluruh BEM sepakat bakal melakukan aksi serupa pada 30 September 2019. Aksi ini digelar agar DPR dan presiden tidak mengetuk palu sejumlah rencana revisi undang-undang (RUU) yang akan menjerat masyarakat dengan mudah.
"Maka kami mahasiswa dari Bandung akan berangkat bersama-sama ke Jakarta, untuk bergabung dengan mahasiswa se-Indonesia," ujar Ilyasa, Sabtu (28/9).
Aksi ini pun merupakan bentuk solidaritas para mahasiswa atas sejumlah persoalan lain yang tengah merundung Indonesia seperti kebakaran hutan dan tragedi di Tanah Papua.
1. Berangkat akhir pekan ini
Ilyasa mengatakan, 6.000 mahasiswa Bandung dan sekitarnya akan berangkat ke Jakarta dengan angkutan bus berjumlah 30 unit. Jumlah ini kemungkinan meningkat melihat antusias mahasiswa semakin lama semakin ramai.
Walaupun Menristekdikti telah mengimbau agar para rektor dan dosen tidak mengizinkan mahasiswanya ikut aksi baik di daerah masing-masing maupun di Jakarta, Ilaysa tetap bersikeras akan mengajak rekan-rekan mahasiswa melancarkan aksi.
"Ini sebenarnya jadi semacam ketakutan pemerintah dan Presiden Jokowi melihat pergerakan mahasiswa yang semakin massive," ujarnya.
2. Menyayangkan sikap pemerintah
Atas ketakutan tersebut, Poros Revolusi Mahasiswa Bandung menyayangkan sikap yang dilakukan pemerintah. Sebab sudah jelas tertera dalam undang-undang (UU) bahwa masyarakat atau siapapun berhak menyuarakan pendapatnya di depan umum.
Terlebih mahasiswa yang juga merupakan rakyat berdiri sebagai kontrol sosial bagi pemerintah. "Jadi secara tidak langsung Kemenristekdikti menciderai prinsip demokrasi dan mengebiri ruang demokrasi tersebut, khususnya untuk mahasiswa," papar Ilyasa.
3. Beberapa kampus sudah mengimbau mahasiswa tidak turun ke jalan
Menurut Ilyasa, atas imbauan dari pemerintah, sejauh ini sudah ada beberapa kampus di Bandung,k perguruan tinggi negeri, yang melarang mahasiswanya turun aksi ke jalanan. Meski demikian larangan ini tidak akan menghalangi mahasiswa yang mau ikut aksi.
Dalam aksi pada 30 September, kelompok mahasiswa dan mahasiswa lain pada umumnya berencana membikin surat dan melayangkannya ke manajemen kampus. Harapannya pihak kampus memberi izin secara legal dan mempersilakan mahasiswa menyuarakan kegundahannya atas kondisi di negeri ini.
"Dan sejarahnya kan perubahan itu ada ketika mahasiswa dan pelajar bergerak. Sekarang mahasiswa malah berusaha diredam oleh pemerintah sendiri," kata dia.
4. Kegagalan pertemuan dengan Presiden Jokowi karena takut ada persekongkolan
Terkait gagalnya pertemuan antara perwakilan BEM-SI dengan Presiden Jokowi, Ilyasa menyebut hal itu wajar. Sebab presiden tidak ingin memenuhi syarat dari mahasiswa agar pertemuan tersebut dibuat terbuka secara umum.
"Kami bukannya tidak menghargai undangan beliau, tapi sayangnya undangan tersebut bersifat tertutup," papar Ilyasa.
Dia dan rekan-rekan mahasiswa lain khawatir ketika pertemuan dibuat tertutup maka ada obrolan yang bisa jadi persekongkolan tidak wajar antara mahasiswa yang ikut dalam jamuan tersebut besama presiden.
"Ditakutkan adanya penggiringan opini atau asumsi tidak baik kepada mahasiswa yang saat ini sedang berjuang dan bersatu," pungkasnya.
