Bawaslu Upayakan Caleg yang Melakukan Politik Uang Didiskualifikasi

Wasikin menuturkan, hingga saat ini sedikitnya terdapat 500 laporan mengenai pelanggaran kampanye di seluruh Provinsi Jawa Barat. Laporan yang dominan disampaikan masyarakat adalah pelanggaran alat peraga kampanye (APK).

Pelanggaran APK ini tidak hanya di tempat di sembarang tempat yang ada di jalankan, tapi ada juga yang hingga dilakukan di ruang pendidikan hingga tempat ibadah. "Sayangnya pelaporan seperti tidak gampang untuk diklarifikasi," papar Wasikin.

Kesulitan membuktikan keabsahan pelanggaran tersebut terhadap para caleg yang ada dalam APK memang sulit karena mereka tidak mau mengakui pelanggaran tersebut. Sebab para caleg itu pun menyebut tidak pernah memberikan perintah untuk pemasangan APK sembarangan.

Dari seluruh pelaporan yang ada, Wisikin memastikan sudah memproses seluruh aduan yang memang memiliki bukti kuat. Sebab selama ini ada juga aduan yang kurang bukti. Alhasil tidak semua pelaporan bisa diselesaikan.

Selain bukti yang kuat, ada juga pelaporan yang kemudian diklarifikasi oleh warga yang melapor tersebut. Hal ini juga membuat kinerja Bawaslu tersendat. Salah satu yang sempat menyusahkan Bawaslu di Jabar adalah kasus mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, yang menarik laporannya terkait indikasi penyalahgunaan wewenang.

"Kalau yang mantan Kapolsek itu kasusnya bisa terbilang politis," paparnya.

Untuk menjadikan pemilu 2019 sebagai ajang pesta demokrasi yang jujur dan adil, Bawaslu mengimbau masyarakat tidak sungkan untuk melaporkan jika memang terdapat pelanggaran dalam bentuk apa pun, baik itu yang berupa APK hingga politik uang.

Terlebih mendekati masa pemilihan, Wasikin memastikan bakal semakin banyak pelanggaran berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya.