Bawaslu RI: Jabar Masuk Lima Daerah Terbanyak Pelanggaran Pemilu 2019

Ratna yang juga menjabat Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI melanjutkan, selain pelanggaran administrasi, pihaknya juga mencatat pelanggaran pidana pemilu yang mencapai 485 kasus. Sementara sisanya masuk ke dalam pelanggaran lainnya, seperti keterlibatan aparatur sipil negara (ASN).

"Dari 485 pelanggaran pidana pemilu, 43 kasus di antaranya sudah dinyatakan inkrah. Jadi memang, untuk pidana pemilu itu tidak hanya kami saja dari Bawaslu yang terlibat tapi juga ada dari unsur kejaksaannya," kata Ratna.

Ratna mengatakan, banyaknya pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye Pemilu 2019 membuat pihaknya perlu terus mendorong keikutsertaan masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya Pemilu 2019. Terlebih, personel Bawaslu sendiri jumlahnya sangat terbatas.

"Lewat kegiatan ini, kami juga terus mendorong masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya Pemilu 2019," katanya.

Dia mencontohkan, di Provinsi Jabar yang jumlah calon pemilihnya mencapai lebih dari 33 juta orang, baru tiga lembaga pemilu independen yang menyatakan kesiapannya membantu Bawaslu memantau jalannya Pemilu 2019.

Dia mengaku khawatir kondisi ini akan berdampak terhadap kurang maksimalnya pengawasan pesta demokrasi tersebut. Minimnya petugas pengawas pemilu, kata Ratna, berpotensi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kontestan untuk berbuat curang.

"Dengan semakin banyak pengawas, harapan kita semakin sempit untuk peserta,l atau kandidat melakukan pelanggaran," katanya.

Adapun jumlah lembaga pemantau independen yang siap membantu mengawasi jalannya Pemilu 2019 di tingkat nasional mencapai 50 lembaga. Meski tidak menjelaskan jumlah idealnya, menurut dia, jumlah itu pun masih tergolong sedikit.

"Kami berharap semakin banyak yang memantau," katanya.

Minimnya jumlah lembaga pemantau independen yang ikut berpartisipasi mengawasi jalannya Pemilu 2019, tambah Ratna, dikarenakan tidak adanya kekuatan finansial dari masing-masing lembaga. Sebab, negara tidak menyediakan dana untuk pengawasan yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut.

"Mungkin salah satu faktornya anggaran. Tapi tak bisa kami intervensi, tak bisa kami bantu karena biayanya murni dari lembaganya itu sendiri," tandasnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Jabar Lolly Suhenti mengakui, baru tiga lembaga independen yang sudah mendaftar ke Bawaslu Jabar untuk turut serta mengawasi jalannya Pemilu 2019. Jumlah tersebut, diakuinya, masih terlalu sedikit.

"Padahal di Jawa Barat ini ada 138.144 TPS (tempat pemungutan suara). Berapa banyak orang yang dibutuhkan (untuk mengawasi)?" katanya.

Karena itu, dia mengakui, tugas terberat Bawaslu adalah mendorong sebanyak mungkin agar elemen masyarakat turut serta dalam pemantauan pesta demokrasi itu.

"Ini tugas terberat, mendorong banyak orang untuk memantau," tandasnya.