Bawaslu Jabar: 8 Daerah Pelaksana Pilkada Serentak Rawan Konflik

Menurutnya, indikasi kerawanan Pilkada serentak 2020 di delapan daerah itu, berkaca pada pengalaman proses pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

Misalnya Kabupaten Indramayu, beberapa waktu lalu, kepala daerahnya terjerat kasus hukum. Kasus serupa juga dialami oleh Kabupaten Cianjur yang mana Bupatinya juga tersandung kasus yang sama.

Sementara di Kabupaten Karawang, jajaran pengawas Pemilu pada tingkat kecamatan dan jajaran KPU kabupaten memiliki catatan buruk. Ada petugas yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) karena dianggap melakukan pelanggaran etik yang cukup parah.

"Tidak independen, tidak berintegritas," terang Yulianto.

Di Kabupaten Sukabumi, kata dia, potensi kerawanan disebabkan karena luasan wilayahnya yang mencapai 47 Kecamatan. Berkaca pada kasus Pileg lalu, terdapat kerawanan pelanggaran prosedur rekapitulasi.

Rekapitulasi terpaksa diulang di tingkat kecamatan karena penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan proses rekapitulasi sesuai prosedur.

"Pangandaran juga hampir sama potensinya seperti itu," tambahnya.

Sedangkan di Kabupaten Bandung dan Kota Depok, potensi kerawanan pada kasus konstelasi politik karena wilayahnya berdekatan dengan Ibukota Provinsi Jabar dan Jakarta.

"Biasanya wilayah itu (Bandung) konstelasinya tinggi, sama seperti Depok yang juga menyelenggarakan Pilkada. Depok merupakan daerah penyangga langsung ibu kota, pemainnya nasional, ini rawannya di situ," pungkasnya.